UNTUK APA KITA MERDEKA?

Panemu

Hari ini bangsa Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaannya yang ke 73. Beragam cara dilakukan rakyat Indonesia untuk memperingati hari yang disakralkan tersebut. Ada yang memperingatinya dengan upacara bendera di berbagai tempat, sebagian lagi ikut melaksanakan malam tirakatan, lalu ada pula yang mengadakan berbagai jenis lomba dan sebagainya. Dibalik gegap gempita perayaan tersebut ada hal penting yang ironisnya justru dilupakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, untuk apa sebenarnya kemerdekaan itu?

Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Kemerdekaan lahir dari sebuah proses sejarah yang panjang. Oleh karena prosesnya yang menyejarah tersebut, maka kemerdekaan harus selalu dipahami sesuai konteks zamannya. Kemerdekaan berasal dari kata dasar “merdeka”. Apa sesungguhnya makna kata “merdeka” itu?

Menurut Yudi Latif dalam buku Negara Paripurna, kata “merdeka” berasal dari bahasa Sansekerta “maharddhika” yang memiliki kesamaan arti dengan kata “biku”. “Biku” sendiri merupakan pemuka agama Buddha yang memiliki kedudukan sosial terhormat dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami jika kemerdekaan sesungguhnya memiliki cita-cita emansipatoris untuk menempatkan seluruh rakyat Indonesia dalam kedudukan yang terhormat.

Cita-cita emansipatoris tersebut muncul dari konteks sejarah yang spesifik. Pengalaman tindakan represi serta diskriminasi rasial selama masa kolonial merupakan faktor utama lahirnya cita-cita tersebut. Sosiolog UNJ, Robertus Robet pernah menyampaikannya dalam sebuah artikel berjudul Gagasan Manusia Indonesia dan Politik Kewargaan Indonesia Kontemporer. “Pada mulanya, setidaknya dalam pandangan kolonial, manusia Indonesia tidak lebih dari monyet” demikian tulis Robet.

Pengalaman diskriminatif pada masa kolonial itulah yang ingin dihapus oleh founding father bangsa Indonesia di dalam negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, gagasan ideal yang dimunculkan pada masa awal kemerdekaan adalah gagasan keseteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Semangat untuk mewujudkan cita-cita kesetaraan tersebut nampak jelas dalam berbagai peristiwa politik pada masa-masa awal kemerdekaan. Salah satu karya klasik yang menjelaskan hal tersebut ditulis oleh Anton Lucas dalam buku Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Buku tersebut menceritakan gerakan rakyat di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang yang mengganti seluruh birokrat lama seperti residen, bupati, camat, dan sebagian kepala desa dengan orang-orang baru yang berasal dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis.

Para birokrat lama diganti secara paksa karena mereka dianggap sebagai sumber penderitaan rakyat pada masa sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, momentum kemerdekaan dijadikan oleh rakyat untuk menyingkirkan orang-orang tersebut demi mewujudkan cita-cita kesetaraan. Revolusi sosial tersebut, menurut Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemoeda, juga terjadi di daerah lain seperti Banten, Bogor, Cirebon, Bojonegoro, dan sebagainya.

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan jika nasionalisme Indonesia pada dasarnya lebih bercorak populer dan radikal dengan cita-cita pembebasan nasional. Cita-cita tersebut telah sejak lama didengungkan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia terutama sejak era 1920-an. Cita-cita tersebut berpuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Corak Nasionalisme tersebut tentu relevan dengan cita-cita kesetaraan yang digagas oleh founding father bangsa ini. Corak nasionalisme populer dan radikal bertahan hingga akhir kekuasaan Soekarno tahun 1965.

Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, corak nasionalisme tersebut berbalik 180 derajat. Soeharto mengubah corak “nasionalisme popluer dan radikal” menjadi corak “nasionalisme resmi”.[1] Corak nasionalisme Indonesia pada masa orde baru berubah menjadi jauh lebih konservatif. Orde Baru melalui militernya terus melakukan represi terhadap rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah Orde Baru hanya mewarisi struktur ekonomi-sosial-politik yang terbentuk selama masa kolonial yang cenderung diskriminatif, eksploitatif, dan represif demi tujuan stabilitas nasional dan pembangunan. Orde baru berusaha meyakinkan bahwa dengan menciptakan stabilitas nasional, maka pembangunan dapat berjalan lancar dan rakyat Indonesia akan mendapatkan dampak positif darinya.

Apa kaitanya perubahan corak nasionalisme tersebut dengan cita-cita emansipatoris kemerdekaan?

Corak nasionalisme ala orde baru memutlakkan kepentingan negara diatas segalanya. Nasionalisme adalah upaya penyerahan diri sepenuhnya individu atau rakyat demi melayani kepentingan negara. Sikap inilah yang disebut Budiawan dalam buku Nasion dan Nasionalisme sebagai “loyalitas yang abstrak”. Rakyat dituntut untuk loyal pada simbol-simbol negara seperti bendera, lagu-lagu kebangsaan, hari-hari nasional, dan sebagainya.

Loyalitas ini sesungguhnya merupakan ekspresi dari tujuan sesungguhnya keberadaan negara versi orde baru yakni kedaulatan negara itu sendiri. Kemerdekaan, dalam perspektif ini sesungguhnya hanya menjadi jalan untuk meneguhkan kedaulatan negara dan bukan mewujudkan cita-cita kesetaraan. Singkatnya, kedaulatan negara adalah segalanya dan bahkan kalau perlu kedaulatan tersebut harus ditegakkan dengan cara-cara represif dan kekerasan.

Sejarah Indonesia telah menunjukkan upaya penegakan kedaulatan tersebut nyatanya tidak terlepas dari tindakan kekerasan. Pembantaian massal bagi golongan kiri di tahun 1965-1966, invasi ke Timor-Timur tahun 1976, serangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap sejumlah aktivis di Indonesia semasa orde baru, serta kekerasan terhadap rakyat dalam sejumlah konflik agraria yang dilakukan oleh aparat akhir-akhir ini adalah contoh bagaimana kedaulatan tersebut ditegakkan.

Belum lagi muncul slogan-slogan seperti “NKRI harga mati!” yang melegitimasi tindakan kekerasan demi menjaga kedaulatan negara juga masih sering terdengar hingga saat ini. Pada titik inilah seharusnya kita mulai bertanya, apakah ini wajah kemerdekaan Indonesia sesungguhnya?

Mungkinkah kita kembali kepada makna kemerdekaan sebagai perwujudan cita-cita kesetaraan dan bukan sebagai peneguhan kedaulatan negara? Reformasi sesungguhnya tidak mengubah banyak kondisi bangsa Indonesia sejak Orde Baru. Berkuasanya kaum Oligark ditambah dengan kesenjangan sosial yang semakin parah menjadi wajah utama kondisi ekonomi-politik Indonesia.

Sebagai bukti, menurut laporan Globe Asia 2016, jumlah kekayaan 150 orang terkaya adalah 2.015 trilyun rupiah atau sekitar 22,44 % PDB Indonesia tahun 2015. Selain itu, 1% orang terkaya menguasai 51% aset kekayaan nasional. Inilah wajah ekonomi-politik Indonesia di era Reformasi.

Dalam kondisi yang serba karut-marut tersebut, merenungkan kembali makna kemerdekaan mungkin terdengar absurd bagi banyak rakyat Indonesia. Lagipula pemujaan terhadap simbol-simbol negara dengan cara yang kekinian akan terlihat jauh lebih nasionalis daripada merenungkan kembali makna kemerdekaan.

Mungkinkah bangsa ini memang ditakdirkan berjalan jauh dari apa yang dicita-citakan para pendirinya? Ah, mungkin saya terlalu berlebihan masih bertanya untuk apa kita merdeka. . . .

 

[1] Untuk memahami corak-corak nasionalisme tersebut lebih lanjut, penulis menyarankan pembaca untuk membaca buku Imagined Communities karya Ben Anderson.

 

Sumber gambar