Sejarawan dan Kekuasaan

Politik

Menulis sejarah, terutama sejarah nasional, bukan sekedar kegiatan intelektual atau akademis, tetapi juga kegiatan yang bermakna politis

Penyusunan narasi sejarah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan. “Menulis sejarah, terutama sejarah nasional, bukan sekedar kegiatan intelektual atau akademis, tetapi juga kegiatan yang bermakna politis” demikian menurut Henk Schulte Nordholt, dkk dalam buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia.

Penyusunan narasi sejarah nasional pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari sosok Nugroho Notosusanto. Berdasarkan penelitian Wira Syahputra berjudul Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA yang dimuat dalam jurnal Istoria volume 12 tahun 2016, Nugroho Notosusanto dilahirkan di Rembang pada tanggal 15 Juni 1931. Sejak kecil Nugroho Notosusanto telah menunjukkan jiwa patriotisme yang tinggi.

Pada masa perang kemerdekaan, Nugroho Notosusanto bergabung dengan Tentara Pelajar. Nugroho kemudian memilih melanjutkan karirnya sebagai seorang sejarawan daripada menjadi tentara. Meskipun demikian, nilai-nilai militerisme telah dan terus tertanam kuat dalam pemikiran Nugroho Notosusanto. Ia lalu masuk Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FS-UI) dan menekuni bidang sejarah Indonesia dibawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Soekanto.

Sebagai seorang sejarawan, Nugroho Notosusanto justru meyakini jika sejarah lebih condong pada seni atau sastra daripada suatu kajian akademis yang sepenuhnya ilmiah. Alasannya, terdapat satu tahapan dalam penelitian sejarah yang baginya tidak cocok dengan kaidah ilmiah. Tahap yang dimaksud adalah tahap penafsiran sejarawan yang sarat subyektivitas. Hal tersebut nampaknya juga berlaku pada karya-karya yang ditulis Nugroho Notosusanto sendiri.

“Dikarenakan sejarah penuh dengan subyektivitas, Nugroho Notosusanto tidak bisa lepas dari semangat kemiliteran yang membuat pemikiran beliau lebih condong kepada sejarah militer. Militer lebih ditonjolkan dalam sejarah Indonesia” demikian tulis Wira. Oleh karena itu, proyek Sejarah Nasional Indonesia dibawah pimpinan Nugroho Notosusanto sangat kental dengan nuansa militerisme.

Peran utama Nugroho Notosusanto dalam militerisasi sejarah Indonesia bermula saat ia diminta memimpin Pusat Sejarah ABRI pada pertengahan 1960-an. Nugroho Notosusanto dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena latar belakang pemikirannya yang anti Komunis. Nugroho Notosusanto menangani sejumlah proyek penting sejarah ABRI seperti Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia dan yang terpenting adalah 40 Hari Kegagalan “G-30-S” 1 Oktober-10 November.

Buku tersebut “merupakan versi propaganda Angkatan Darat yang bertujuan membuktikan bahwa usaha kudeta adalah persekongkolan komunis” demikian menurut Katherine McGregor dalam bukunya Ketika Sejarah Berseragam. Nugroho Notosusanto sebagai pimpinan Pusat Sejarah ABRI berupaya memberikan legitimasi politis bagi Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara yang sempat kacau sejak 1 Oktober 1965.

Warisan terbesar Nugroho Notosusanto bagi militerisasi sejarah Indonesia tidak lain adalah penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia. Buku ini sejatinya merupakan sebuah proyek besar yang dikerjakan oleh berbagai sejarawan dari sejumlah universitas terkemuka. Nugroho Notosusanto diketahui menerbitkan naskah yang belum sepenuhnya selesai ditulis oleh para penulisnya. Hal ini yang mengakibatkan sejumlah sejarawan mundur dari proyek ini.

Menurut McGregor, buku tersebut juga mendapat kritik tajam dari B.M. Diah karena para penulisnya “tidak bisa memisahkan fakta dari nilai, kenyataan dari interpretasi”. Oleh karena itu, buku Sejarah Nasional Indonesia terlalu menekankan peranan militer sekaligus merendahkan peranan tokoh sipil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nugroho Notosusanto yang kental dengan nuansa militerisme.

Menurut Henk Schulte Nordholt dalam artikel berjudul De-colonising Indonesian Historiography, sejarah nasional yang disusun oleh Nugroho Notosusanto tersebut memiliki empat ciri yakni, pertama penulisan sejarah bersifat negara-sentris yang berguna untuk melegitimasi kekuasaan sekaligus menyingkirkan pendekatan regional, kedua ketiadaan ruang bagi masyarakat kebanyakan sebagai aktor sejarah karena penulisan sejarah hanya berfokus pada “orang-orang besar”.

Ciri ketiga penulisan sejarah didominasi oleh militer dan menyembunyikan sejarah kelam kekerasan terhadap sejumlah kelompok. Salah satu isu terpenting dalam penulisan sejarah adalah pembantaian massal pasca 1965 yang hingga saat ini masih belum diungkapkan dalam penulisan sejarah nasional. Keempat Ketiadaan analisis komperhensif mengenai negara kolonial sebagai institusi yang represif dan kelanjutannya pada masa setelah kemerdekaan.

Muatan ideologis penulisan sejarah pada masa Orde Baru terlihat juga dalam penyusunan materi buku teks sejarah di Sekolah Menengah Umum (SMU). Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Ia merancang mata pelajaran baru bernama Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Ia juga berusaha mengadopsi narasi dalam buku Sejarah Nasional Indonesia pada materi buku teks sejarah bagi para siswa di sekolah. Pada masa tersebut, buku teks sejarah lebih menekankan pada makna serta nilai-nilai moral daripada analisa fakta sejarah.

Nilai-nilai tersebut pada umumnya berasal dari buku Sejarah Nasional Indonesia karangan Nugroho Notosusanto yang mengedepankan peran militer dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut menurut Nordholt menunjukkan jika Orde Baru benar-benar berusaha menjadikan sejarah sebagai alat ideologis bagi kepentingan rezim penguasa. Nugroho Notosusanto berhasil mentransformasikan sejarah sebagai ideologi praktis yang digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Orde Baru berhasil menciptakan citra baik kepada masyarakat melalui narasi tunggal sejarah Indonesia.

 

Sumber Gambar