PTM DAN SM-3T: MENYENTUH BATAS-BATAS TERLUAR INDONESIA DENGAN PENDIDIKAN

Wiyata

Dalam Undang-Undang 1945 (UUD’45) pasal 31 ayat 1 berisi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun, isi UUD tersebut kiranya masih sebatas aturan legal formal semata.

Kekurangan guru merupakan salah satu persoalan yang dialami oleh pendidikan Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Padahal guru merupakan salah satu motor penggerak kemajuan pendidikan. Terlebih di daerah terpencil, keberadaan seorang guru amat krusial di tengah berbagai keterbatasan sarana dan prasarana.

Saya menemukan langsung masalah tersebut ketika saya mendapat amanah dari pemerintah melalui program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Teringgal dan Terluar (SM-3T). Saya bertugas selama setahun di pedalaman Papua Barat, tepatnya di SD Negeri Warmandi, Desa Warmandi, Kabupaten Tambrauw.

Sebelum saya tiba di sekolah tersebut, hanya terdapat satu orang guru. Padahal idealnya jumlah guru di sekolah tersebut adalah 3 orang. Bagaimana caranya guru tersebut bisa menjalankan sekolah dengan hanya seorang diri? Rupanya guru tersebut membagi menjadi 2 kelas dan waktu belajarnyanya pagi dan sore hari. Pertama, Kelas 1 dan 2 digabung menjadi satu di waktu pagi hari. Sementara kelas 3, 4, 5 dan 6 digabung menjadi satu di waktu sore hari.

Murid di SD Negeri Warmandi pun juga tak banyak, kurang lebih 20 orang dan itu hanya berasal dari satu kampung saja. Secara umum, murid-murid ini belum bisa calistung atau baca, tulis dan hitung. Jadi, guru pun juga harus mengajari mereka benar-benar dari nol. Guru yang bernama Ibu Warijo tersebut berpendapat bahwa sekolah harus tetap jalan bagaimanapun kondisinya agar anak bisa mengenyam pendidikan. Ibu Warijo sendiri terpaksa merangkap sebagai Kepala Sekolah, guru hingga penjaga SD Negeri Warmandi.

Sejarah Terbentuknya PTM dan SM-3T

Jauh sebelum ada SM-3T, pemerintah sejatinya memiliki program serupa. Program tersebut bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang eksis tahun 1950-1963. Program ini dibentuk atas inisiatif dari mahasiswa-mahasiswa dan bekas tentara pelajar melihat bahwa negara yang baru merdeka ini sangat kekurangan guru. Dikutip dari Majalah Historia dalam esainya yang berjudul Mengajar atau Nanti, Wenri Wanhar menuliskan bahwa pada Januari 1950 perkumpulan-perkumpulan mahasiswa seperti Corps Mahasiswa {CM), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Perkumpulan Perserikatan-Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) berunding di Yogyakarta dan menghasilkan kesepakatan berupa surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yang saat itu dijabat oleh Sarmidi Mangunsarkoro.

Kesepakatan itu berisi permintaan kepada pemerintah untuk mengirim para mahasiswa ke berbagai sudut wilayah Indonesia untuk mengajar. Pihak kementerian merespon dengan mengutus Mr. Hardi, sekjen Kementerian PP dan K, menemui si empunya ide. Mereka berunding dan hasilnya keluarlah Surat Keputusan Menteri PP dan K No 8230/A yang menetapkan Peraturan Dasar Proyek Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi kampus angkatan pertama yang memulai progam PTM tersebut di tahun 1951 dengan memberangkatkan 8 orang mahasiswa utnuk mengajar di luar pulau Jawa.

Bagaimana dengan pembentukan SM-3T sendiri? Dikutip dari situs Masyarakat SM-3T Institute, SM-3T lahir setelah munculnya keresahan dari M. Nuh yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Mendikbud). M. Nuh lalu memanggil Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof. Supriadi Rustad, M.Si dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Djoko Santoso untuk mencurahkan keresahan kepada beliau berdua.

M. Nuh memiliki gagasan bahwa guru sebagaimana dokter, harus ditugaskan terlebih dahulu ke daerah terpencil sebelum membuka praktek kedokteran. Supriadi Rustad lalu menginisasi lahirnya SM-3T guna mengisi sementara kekurangan guru di pelosok negeri ini. SM-3T ini dikoordinir oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada tahun 2012 adalah angkatan pertama SM-3T dan berakhir tahun 2017 di angkatan keenam.

Kedua program ini mempunyai visi yang sama yaitu untuk memajukan dan membangun pendidikan di daerah pedalaman. Namun ada beberapa perbedaan dari kedua program yang beda di zamannya tersebut. Pertama, dalam hal perekrutannya. Pada program PTM, semua mahasiswa dari berbagai jurusan entah dari jurusan kependidikan maupun jurusan ilmu murni berhak mengikuti program ini. Alasannya, pada waktu itu kampus pendidikan sangatlah minim. Jadi, dalam perekrutannya PTM tidak membedakan asal jurusan dan lebih memprioritaskan kemauan, kesanggupan dan kesiapan dari calon peserta.

Sedangkan SM-3T dalam perekrutannya mengharuskan calon peserta berasal dari jurusan kependidikan. Pemerintah kemudian menunjuk beberapa Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mengkoordinir SM-3T. LPTK yang ditunjuk semuanya adalah universitas yang mengedepankan pengajaran dan pendidikan atau yang dulu biasa disebut Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP).

Kedua, sebelum pemberangkatan mahasiswa calon peserta PTM diharuskan mengikuti kursus cepat tentang didaktik dan metodik pengajaran sebagai bekal bekerja sebagai guru. Sedangkan SM-3T sendiri dalam pembekalannya diwajibkan ikut masa orientasi selama kurang lebih dua minggu di barak militer yang bekerjasama dengan masing-masing LPTK. Kebanyakan mereka digembleng masalah kekuatan dan ketahanan hidup di pedalaman oleh militer.

Ketiga, para peserta PTM harus menandatangani surat perjanjian dengan pihak kementrian PP dan K dan menjalani tugas mengajar minimal dua tahun. Bagaimana SM-3T? para peserta SM-3T diharuskan menadatangani perjanjian dengan kementrian selama setahun dalam tugas mengajar. Setelah mengajar satu tahun, para peserta SM-3T akan diasramakan selama kurang lebih setahun untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mendapatkan sertifikat pendidik.

Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaanya, kedua program ini dapat mengisi kekosongan dan kekurangan guru di daerah terpencil. Berbagai tantangan harus mereka hadapi. Contohnya ada peserta PTM yang harus mendirikan sekolah. Masih menurut Wenri Wanhar, salah seorang PTM lulusan kedoteran UGM bernama Bawadiman harus membuka sekolah setara SLTA di Donggala, Sulawesi Tengah. Bawadiman dikirim oleh PTM untuk mengajar di pedalaman Sulawesi dan ketika sampai di tempat tugas rupanya dia ditipu karena belum ada sekolah di daerah tersebut. Akhirnya, dia dan masyarakat pun bergotong royong dari membabat alas lalu mendirikan Sekolah Guru Atas (SGA) di tahun 1956. Setelah sekolah berdiri, Bawadiman adalah guru satu-satunya di sekolah. Kemudian di tahun 1958 dikirimlah lagi mahasiswa PTM dari UGM sebanyak 5 orang.

Sedangkan SM-3T dalam penerjunannya, kebanyakan sekolah-sekolah sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Tapi, ada satu kasus salah satu teman saya bernama Husnun Fauzy. Husnun merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Namun dalam pemberangkatan SM-3T, Husnun dipindah dari UNY ke Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di tahun 2015. Dalam wawancaranya, Husnun menceritakan sekolah di tempat tugasnya berada di pelosok Tambrauw, Desa Syukwes.

Dia menceritakan bahwa pada saat pertama tugas di sekolah terasa sangat berat dan miris. “Awalnya berat dan miris melihat keadaan di sana dengan segala ketertinggalannya. Bahkan sekolah tutup selama 2 tahun, tak ada guru dan akhirnya siswa tidak bisa belajar,” tutur Husnun. Husnun menambahkan bahwa dia harus menyiapkan strategi guna mengajak anak-anak untuk kembali ke sekolah, salah satunya diumumkan di gereja. “Sekolah tertutup 2 tahun, semak belukar, ilalang pun menutupi karena tak ada aktivitas belajar, medan menuju lokasi begitu sulit”, tambah Husnun.

Akhir dari Perjalanan

PTM berakhir pada tahun 1962 yang mana banyak sekali sisi positif atas program yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat itu. Dikutip dari Majalah Historia, Wenri Wanhar menuliskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri No 21/1963 bertanggal 19 Maret 1963 mengenai pengakhiran proyek PTM dan pembubaran panitia PTM menyebutkan: “Putusan diambil mengingat telah tercukupnya kebutuhan tenaga guru dari lulusan IKIP/LPTK. Selama 12 tahun proyek ini berjalan, PTM sudah mengutus 1.359 mahasiswa untuk mencerdaskan anak-anak di pedalaman. Proyek ini juga menambah sekolah setingkat SLTA. Dari keseluruhan selama 12 angkatan, SLTA telah dibuka sebanyak 136 sekolah di beberapa pelosok negeri.

Sedangkan SM-3T berakhir tahun 2017 setelah memberangkatkan 6 angkatan yang dikirim di berbagai wilayah pedalaman Indonesia. Dikuti dari koran Sindo edisi 17 April 2017, Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti) Intan Ahmad mengatakan pemerintah tidak lagi membuka perekrutan SM3T baru. Menurutnya pemberhentian program ini efektif berlaku mulai tahun 2017 atau tepatnya setelah angkatan VI selesai bertugas. ”Mulai 2017 pemerintah menghentikan program SM-3T. Kemenristek Dikti tidak lagi membuka rekrutmen untuk pendidik daerah terpencil lagi,” ujarnya. Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti,  Paristiyanti Nurwardani juga menjelaskan, penghentian program SM-3T telah melalui kajian matang. Meskipun peminat program ini cukup tinggi, dalam praktiknya program ini tidak mampu memenuhi kebutuhan guru dalam waktu cepat. Selain itu, Undang-Undang Guru Dan Dosen (UUGD) Tahun 2005, menuliskan jabatan guru harus diabsahkan statusnya menjadi Jabatan Profesi. Artinya guru harus memegang sertifikat profesi jika mau mengajar. Sedangkan para peserta SM-3T belum memiliki sertfikat tersebut dan ini menjadi salah satu dihentikannya program ini. Padahal program yang setiap tahunnya mengirim kurang lebih 3.000 peserta juga mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak.

Ketimpangan guru antara di kota dan di pelosok begitu terlihat, terutama secara umum guru menumpuk di Pulau Jawa. Berbagai kebijakan dari pemerintah untuk mendistribusikan guru-guru di daerah pelosok-pelosok masih belum terpenuhi. Murid-murid di pedalaman masih berteriak meminta guru untuk mendidiknya sampai bisa meraih cita-citanya. Sedangkan guru tak hanya mengejar materil semata tapi ada tugas yang lebih mulia daripada itu, mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD’45 pada aliinea 4 yakni mercerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak bangsa itu tak hanya bermukim di kota tapi sampai di batas-batas terluar Indonesia.

 

Sumber Gambar: Dokumen Pribadi