Petani Klaten Melawan: Gerakan Aksi Sefihak di Wonosari, Klaten

Politik

Memasuki wilayah Kabupaten Klaten, sudah jarang ditemukan hamparan sawah yang luas di kanan dan kiri sepanjang Jalan Jogja-Solo. Lahan-lahan produktif yang dulu sempat menjadi salah satu penyuplai beras terbesar di Indonesia sekarang sudah disulap menjadi bangunan-bangunan rumah ataupun area bisnis. Pemandangan berbeda dapat ditemukan ketika memasuki wilayah Kecamatan Delanggu, hamparan sawah yang luas masih ditemukan di sana. Jika ingin melihat yang lebih luas lagi, silakan arahkan kendaraan ke selatan untuk memasuki Kecamatan Wonosari, Klaten. Hampir di sepanjang jalan sawah terhampar luas. Kebanyakan penduduk di sana memang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Beras Delanggu yang dari dulu sangat terkenal,  merupakan salah satu hasil produksi mereka. Namun, cerita kelam sempat menyelimuti daerah tersebut. Ribuan hektar sawah tersebut dulunya sempat menjadi ajang sengketa dan banyak terjadi pergolakan pada periode bulan April-Juli 1964 saat era Demokrasi Terpimpinya Soekarno

Surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan April tahun 1964 menyatakan, Kecamatan Wonosari, Klaten merupakan daerah yang sering terjadi gerakan “Aksi Sefihak” yang kemudian disingkat Aksef (penulis tetap menggunakan kata sefihak sebagaimana tertulis dalam sumber-sumber sejarah yang ditemukan). Gerakan ini merupakan gerakan mengerjakan sawah secara sepihak dan bersama-sama dari pihak petani kecil yang dirugikan. Aksi dilakukan dalam bentuk kegiatan bertani seperti memanen, membajak dan menanam karena tuan tanah yang tak mematuhi Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH). Gerakan ini dipelopori Barisan Tani Indonesia (BTI) yang bertujuan untuk merebut kembali hak atas sawah mereka yang sudah lama disewa, digadai ataupun dijual ke pihak tuan tanah dan belum dikembalikan. Sejak diberlakukannya UUPA dan UUBH tahun 1960, para petani yang merasa dirugikan oleh tuan tanah mencoba melasanakan UU tersebut. Masih dalam surat kabar yang sama, dilaporkan bahwa sebelumnya gerakan Aksef dilakukan, para petani datang ke rumah tuan tanah untuk berunding dan bermusyawarah. Akan tetapi dalam perundingan tidak pernah dicapai kesepakatan dan akhirnya petani melaporkan ke lurah setempat. Laporan tersebut menemui jalan buntu. Tidak mau menyerah begitu saja petani melanjutkan laporannya ke panitia landreform kecamatan. Laporan ke panitia landreform kecamatan juga berujung pada jalan buntu. Petani akhirnya melanjutkan perjuangan dengan melakukan gerakan Aksef.

Kecamatan Wonosari adalah wilayah yang sering dilanda gerakan Aksef. Sebanyak 15 kali gerakan dari 10 kelurahan terjadi di Kecamatan Wonosari. Sementara pada tingkat kabupaten secara keseluruhan, ada 30 gerakan Aksef di Klaten. Menurut Soegijanto Padmo dalam buku yang diterbitkan dari karya disertasinya, Landreform dan Gerakan Protes Petani di Klaten 1959-1965, gerakan Aksef yang dilakukan di Wonosari merupakan aksi yang bertujuan untuk membebaskan sawah dari gadai dan sewa, melaksanakan UUBH dan membebaskan sistem ijon yang sudah menahun. Pada gerakan yang diprakarsai oleh BTI ini sebanyak 26 keluarga petani telah memperoleh haknya kembali dari sistem sewa dan gadai. Contoh kasus yang memunculkan gerakan Aksef di Wonosari, masih dalam surat kabar Kedaulatan Rakjat, Petani miskin menyewakan tanahnya kepada tuan tanah selama 5 tahun dengan besaran Rp 2.000,- sejak sebelum perang. Tuan tanah yang merasa kurang puas pun akhirnya menyewa terus menerus. Selain itu, karena himpitan hutang, petani miskin terpaksa bersedia menyewakan tanahnya dan berlangsung terus menerus sampai 36 tahun lamanya. Praktis seumur hidup si petani miskin tidak punya kewenangan atas tanahnya sendiri. Seumur hidup hanya menjadi buruh tani. Padahal dalam UUPA pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa tanah yang digadai/sewa jika sudah 7 tahun harus dikembalikan ke pemiliknya atau batas maksimal gadai/sewa selama 7 tahun. Maka dengan dipelopori BTI untuk mematuhi UU, Aksef  dilancarkan kepada tuan tanah. Aksi tersebut rupanya merambat ke beberapa wilayah Klaten seperti Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo, dan daerah-daerah lainnya.

Terkadang aksi tersebut juga mendapat tentangan dari pihak tuan tanah yang sama-sama mengerahkan massa. Aksi kemudian menimbulkan cekcok yang memanas lalu berujung dengan konflik dan tak jarang jatuh korban luka-luka akibat sayatan senjata tajam yang mereka bawa. Namun, ada juga pihak dari tuan tanah melaporkan gerakan Aksef tersebut ke polisi. Menurut surat kabar Harian Rakjat terbitan Mei tahun 1964, sebanyak 2.223 orang dikenakan perkara oleh pengadilan di Klaten. Hal itu kemudian diadukan oleh pimpinan BTI Klaten ke Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pimpinan BTI menjelaskan bahwa tujuan mereka sebenarnya yaitu untuk melaksanakan UUPA dan UUBH yang sudah diresmikan oleh presiden sendiri. Namun, aduan itu tak membuat takut para tuan tanah untuk melaporkan aksi tersebut ke Polisi. Para tuan tanah menganggap bahwa gerakan Aksef tersebut sangat brutal, main hakim sendiri, tanpa persetujuan yang sah dari pihak tuan tanah.

Gerakan aksef yang sampai berlarut-larut tersebut baru terhenti ketika meletus Gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Selain PKI dan simpatisannya, orang-orang yang terlibat dalam gerakan Aksef pun juga ikut ditumpas sampai ke akar-akarnya. Serasa mendapat angin segar, para tuan tanah ataupun yang bersebrangan dengan para petani dengan mendapat dukungan dari militer melancarkan serangan balik kepada para petani. Akhirnya, tidak mampu melawan, gerakan Aksef terhenti secara total.

Sumber Gambar: Harian Rakjat