Pengakuan Kemerdekaan Dari Tahta Suci

Politik

Salah satu syarat berdirinya negara adanya pengakuan dari negara lain. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, hanya sedikit negara yang mengakui kemerdekaan RI, diantaranya dari suatu negara nan jauh di Eropa, Tahta Suci sang Sri Paus, Vatikan.

Relasi Republik Indonesia dengan Vatikan sebenarnya telah terjalin cukup lama. Negara yang terletak di tengah Kota Roma, Italia, itu termasuk jajaran negara-negara awal yang mengirimkan diplomatnya ke Indonesia. Sebelumnya telah ada beberapa negara atau organisasi negara-negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia seperti Mesir 22 Maret 1946, Organisasi Liga Arab 18 November 1946, dan Suriah pada 3 Juli 1947.

Dukungan-dukungan dari negara Jazirah Timur Tengah tersebut terjalin karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan sesama bangsa Asia dan tentu saja karena pendekatan antar sesama negara-negara berpenduduk muslim. Setelah mendapatkan pengakuan dari negara-negara Arab, tidak lama berselang negara Vatikan memutuskan untuk mengirim seorang Delegatus Apostolik pada 6 Juli 1947 untuk bertugas di Indonesia. Barulah pada 27 Juli 1947 diplomat pertama yang diutus Sri Paus, Mgr. Georges de Jonghe d’Ardoye tiba di Jakarta. Duta Besar Vatikan tersebut baru berstatus Apostolic Delegate yang dalam hal ini masih setara dengan misi diplomatik tanpa wewenang mengeluarkan Visa.

Hal yang menjadi permasalahan ialah letak kantor Kedutaan Vatikan itu berada di Jakarta yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan Belanda, sedangkan Ibukota RI telah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946. Pada praktiknya kedatangan Mgr. Georges de Jonghe d’Ardoye ke Indonesia juga setelah mendapatkan permit dari Pemerintah Belanda. Dalam situs resmi nunciaturindonesia.org sebagai Nunsiatur Apostolik (setara Kedutaan Besar) di Indonesia, pada 6 Agustus 1947 Mgr. Georges menyerahkan surat resmi yang ditandatangani Mgr. Tardini kepada Letnan Jenderal H.J. van Mook. Usaha-usaha sang Duta Besar itu untuk menjalin hubungan diplomatik Indonesia pun belum bisa segera dilaksanakan karena belum berhasil bertemu dengan perwakilan pemerintah republik. Barulah pada bulan Desember 1947, Mgr. Georges de Jonghe d’Ardoye berhasil bertemu dengan Presiden Sukarno di Yogyakarta. Magdalena Dian Pratiwi mengungkapan bahwa pertemuan kedua tokoh itu didampingi oleh Uskup Agung Semarang Mgr. Albertus Soegijapranata, demikian dalam penelitiannya berjudul Peranan Mgr. Albertus Soegijapranata Dalam Diplomasi Kemerdekaaan RI 1946-1949 (Universitas Sanata Dharma, 2015).

Peran Uskup Soegijapranata

Nama Pahlawan Nasional Albertus Soegijapranata mungkin sudah tidak asing di telinga masyarakat, terlebih pada tahun 2012 telah ada film yang mengisahkan perjalanan hidupnya berjudul Soegija. Pria kelahiran Surakarta 25 November 1896 itu dikenal sebagai Uskup Agung pribumi pertama di Indonesia yang ditunjuk oleh Vatikan pada 1 Agustus 1940. Soegija dikenal sebagai Uskup yang sangat nasionalis, meski tidak turut dalam gerakan politik nasional dimana gereja-gejera di bawah Vikariatnya banyak mendirikan sekolah yang dapat dimasuki oleh orang pribumi. Dari pendidikan di sekolah-sekolah di bawah pengelolaan gereja tersebut tercipta orang-orang yang sadar akan politik dan kebebasan.

Pada masa Revolusi Indonesia 1945-1949 peran Soegija dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan kian terasa. Beliau sering menyembunyikan kaum republiken di dalam gereja. Pada 18 Januari 1947, ia memilih pindah ke Yogyakarta dan berkantor di Gereja St. Yoseph Bintaran karena Kota Semarang telah diduduki Belanda. Dalam ibadah di gereja itu, Soegija kerap menasehati umat Katolik agar berjuang demi negara Indonesia dan menimpali mereka dengan “boleh pulang kalau sudah mati”. Selain berjuang dengan cara pelayanan umat, Soegija juga aktif mengirim surat ke Tahta Suci Vatikan soal kondisi Indonesia dan memohon dukungan kongkrit. Berkat suratnya itulah Vatikan merespon dengan mengirimkan Mgr. Georges de Jonghe d’Ardoye. Menurut G. Budi Subanar  dalam Kilasan Kisah Soegijapranata (2012), pada 1948 beliau pernah menyuarakan kekejaman tentara Belanda di Indonesia dan menuntut tanggung jawab moral atas penderitaan yang disebabkan militer mereka. Penyuaraan hal tersebut disampaikan dalam wawancara Kantor Berita Anetta dan dimuat dalam koran De Linie di Belanda hingga akhirnya mengundang simpati dari warga di negeri itu.

Saksi Penyerahan Kedaulatan

Mgr. Georges de Jonghe d’Ardoye tetap berada di Indonesia setelah tahun 1947. Vatikan belum menggantinya, malah diberikan tugas yang lebih luhur untuk mempersiapkan hubungan diplomatik yang lebih erat antara Indonesia dengan negaranya. Beliau adalah salah satu dari 11 duta besar yang hadir pada penyerahan kedaulatan RI dari Belanda pada 27 Desember 1949 di Jakarta mewakili Sri Paus. Hubungan positif ini terus berlanjut pada 4 Januari 1950 dimana Vatikan menyatakan mengakui kedaulatan Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam KMB. Pada 16 Maret 1950 Apostolic Delegate di Jakarta ditingkatkan menjadi Internunciatur Apostolic. Mgr. Georges kembali menghadap Presiden Sukarno pada 7 Juli 1950 untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan dari Vatikan kepada Indonesia. Hal ini juga diikuti oleh Pemerintah Indonesia yang segera mengirim misi serupa untuk membuka kedutaan di Vatikan.

Sejarah hubungan Indonesia dengan Vatikan telah menimbulkan perbedaan pendapat yang membandingkan mana yang lebih dahulu memberikan pengakuan antara negara ini dengan Mesir. Dalam krononologi memang Mesir merupakan negara paling awal yang membuka hubungan diplomatik dengan ditandatanganinya Perjanjan Persahabatan RI-Mesir pada 10 Juni 1947. Akan tetapi Vatikan merupakan negara yang berdiri independen lepas dari Italia sejak 11 Februari 1929 lewat Perjanjian Lateran sedangkan Mesir saat itu masih dibawah Protektorat Inggris. Akan tetapi bisa dipastikan bahwa Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan RI.

 

Sumber gambar: link