PENDIDIKAN ALA SAUDARA TUA

Wiyata

Jepang resmi berkuasa di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang meyakini bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tiga prinsip kebijakan pendidikan Jepang di Indonesia yang diungkapkan Selo Sumardjan dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta bahwa: “(1) pendidikan ditata kembali atas dasar keseragaman dan kesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas sosial, (2) pengaruh Belanda dihapuskan secara sistematis dari sekolah-sekolah sedangkan unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama, (3) semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk mengindoktrinasikan gagasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang”.

Prinsip-prinsip pokok kebijakan Jepang di Indonesia membuka kesempatan bagi semua golongan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kondisi demikian tentu berbeda ketika Indonesia dibawah kekuasaan Belanda. Ketika Belanda berkuasa pendidikan tidak diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sistem pendidikan Jepang berdampak pada terhapusnya sistem penggolongan, baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial. Penggolongan pendidikan berdasarkan status sosial dalam masyarakat, agama kepercayaan, maupun suku yang kerap terjadi ketika Belanda berkuasa mulai dihapuskan oleh Jepang. Sistem pendidikan yang disederhanakan ini, menyebabkan kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan masyarakat di Indonesia, semua mendapat kesempatan yang sama.

Pengaruh pendidikan dari Belanda dihapuskan oleh Jepang, hal ini dapat dilihat melalui kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Jepang. Aiko Kurasawa dalam buku Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 menjelaskan kurikulum pendidikan yang diterapkan Jepang terdiri dari: “latihan kemiliteran (kyoren), pelajaran moral (shushin), pekerjaan praktis (sagyo), bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah (Jawa, Sunda, atau Madura), sejarah, geografi, matematika, ilmu alam, olahraga, musik, menulis (shuji), kerajinan tangan, melukis, dan perawatan rumah (khusus siswi)”. Empat pelajaran yang diterapkan Jepang yaitu latihan kemiliteran, pelajaran moral, pekerjaan praktis, dan bahasa Jepang merupakan bentuk keinginan kuat untuk menghilangkan pengaruh Belanda pada pendidikan. Menarik untuk dicermati dalam kurikulum yang diterapkan Jepang penggunaan Bahasa Jepang secara langsung menggeser peran dari Bahasa Belanda yang semula selalu diajarakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang inilah Bahasa Indonesia menjadi diakui karena Bahasa Indonesia mulai diajarkan dalam pendidikan di Indonesia.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang sering disisipi oleh doktrinasi Hakko-Ichiu yang berarti mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Hal ini terlihat dengan serangkaian unsur pendidikan yang dijelaskan oleh Aiko Kurasawa bahwa, “Menjelang pelajaran dimulai, seluruh murid berkumpul di halaman sekolah dan melakukan gerak badan Jepang (taiso), yang terdiri dari serangkaian olah tubuh, dilakukan menuruti perintah seorang pemimpin yang berdiri di atas panggung. Sebelum dan sesudah taiso, dinyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”, dan para murid harus menghormat Istana Kaisar di Tokyo (saikeri)”.

Pendidikan Jepang tidak dapat lepas dari doktrinasi yang kuat oleh Jepang kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Kebudayaan dan kehidupan Jepang dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Semua ini dilakukan agar masyarakat Indonesia melalui pendidikan dapat memahami kehidupan, semangat, dan kebudayaan Jepang. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidaklah dapat dikemukakan secara gamblang. Memenangkan perang adalah tujuan utama bagi Jepang. Kongkritnya tujuan pendidikan Jepang di Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja cuma-cuma yang sering dikenal dengan sebutan Romusha dan tenaga prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang, karena itu para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik dan kemiliteran.

Jepang sangat fokus terhadap pelatihan militer untuk masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi Jepang sedang menghadapi perang dan mempertahankan posisinya di Indonesia. Masyarakat Indonesia diberikan pelatihan militer sebagai pasukan atau cadangan yang dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu untuk kepentingan perang Jepang. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang memang memiliki perbedaan  dengan masa Hindia Belanda terutama sistem pendidikan yang digunakan, namun memiliki tujuan yang sama saja. Pendidikan pada masa Jepang sama-sama memiliki kepentingan untuk pemerintah Jepang sendiri bukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Sumber Gambar: Link