Panas Dingin Madiun-Yogyakarta

Klasik

Seorang teman yang belum lama saya kenal bertanya, “Mengapa dulu pada 1948 PKI memilih Madiun?”. Sebagai orang yang lahir dan besar di Madiun (setidaknya sampai SMA) sejujurnya saya sedikit tersentak. Bukan karena pertanyaan tersebut melukai hati. Saya baru tersadar bahwa meski mengambil jurusan sejarah di Yogyakarta belum pernah pertanyaan itu benar-benar terpikirkan. Maka dengan terbata-bata saya coba menanggapi. “Ya, karena posisi Madiun cukup strategis tidak terlalu jauh tetapi juga tidak terlalu dekat dengan Yogyakarta yang saat itu adalah ibukota Republik Indonesia. Selain karena memang waktu itu kekuatan PKI di Madiun cukup besar.”

Apakah jawaban saya tepat, kita bisa mendiskusikannya lebih jauh. Satu hal yang jelas bahwa kemudian sementara Yogyakarta dikenang dengan manis sebagai ibukota perjuangan penyelamat republik maka Madiun harus merasakan pahitnya diingat sebagai ibukota Negara Komunisnya Muso. Seolah-olah Madiun meminjam ungkapan Peter Carey dalam Ong Hok Ham dan Manusia dalam Kemelut Sejarah (2018), “tidak punya before-after dan warganya mendapat cap Komunis Abadi”. Menarik bahwa ternyata Ben Anderson pada tahun 1969 telah menyodorkan pertanyaan serupa kepada Peter Carey, “Mengapa Madiun? Mengapa kota mungil di Jawa Timur ini senantiasa menjadi momok bagi pusat pemerintahan?”

Kemudian hari ternyata bukan Ben Anderson atau Peter Carey yang berhasil menemukan jawabannya melainkan Ong Hok Ham. Pertanyaan Ben terjawab lewat disertasi Ong untuk Universitas Yale pada tahun 1975 “The Residency of Madiun: Priyayi and Peasent in the Ninetenth Century” yang kemudian diterbitkan di Indonesia sebagai “Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX”. Meski fokus di abad 19 tetapi penelusuran dilakukan hingga awal terbentuknya Madiun baik dari sumber tradisional maupun kolonial. Ong berjasa besar membuktikan bahwa Madiun memiliki “before”.

Awal Mancanegara Wetan

Madiun memiliki posisi yang unik baik kultural maupun geografis yang menjadikannya berbakat menjadi “pusat pemerintahan alternatif”. Sebelum menjadi bagian dari Mataram, Madiun dikuasai oleh Pangeran Timur yang masih keturunan raja-raja Demak. Maka bangkitnya kekuatan Panembahan Senopati yang bukan keturunan Demak atau Pajang tetapi mengambil garis kebijakan ekspansionis dianggap sebagai ancaman. Merasa lebih tinggi secara status kebangsawanan Madiun memutuskan untuk menghimpun kekuatan dengan para penguasa di timur Gunung Lawu membendung ekspansi Panembahan Senopati.

Menurut Babad Tanah Jawi, dengan tipu muslihat Madiun akhirnya takluk. Panembahan Senopati mengirim duta perempuan kepada Pangeran Timur yang juga merupakan pimpinan aliansi timur yang membawa pesan bahwa Mataram tunduk kepada Madiun. Lengah, penguasa Madiun membubarkan pasukan aliansi. Saat itulah Panembahan Senopati membawa pasukan inti menusuk jantung kekuasaan Madiun. Babad menggambarkan proses tersebut dengan dramatis karena yang kemudian menjadi benteng terakhir Madiun adalah panglima perempuan Retno Jumilah yang merupakan puteri penguasa Madiun.

Panembahan Senopati kemudian bukan hanya menaklukkan Madiun tetapi juga menikahi Retno Jumilah. Pengukuhan bahwa Panembahan Senopati bukan hanya unggul dalam strategi perang tetapi juga olah asmara. Jika mau lebih rasional kita bisa melihatnya sebagai upaya Mataram melakukan politik perkawinan untuk menundukkan bangsawan Madiun. Upaya yang menurut Ong tidak sepenuhnya berhasil karena Kajoran sebagai keluarga bangsawan tertinggi di Madiun kemudian hari menjadi pemimpin oposisi. Meski demikian Madiun sejak saat itu resmi menjadi “Mancanegara Wetan” dari Mataram. Status yang baru lenyap setelah berakhirnya Perang Diponegoro.

Setelah Giyanti

Perjanjian Giyanti menandai era baru di mana Mataram untuk pertama kalinya terbelah. Begitu juga Madiun di mana Sultan berkuasa atas Madiun Kota, Magetan Caruban, Ngawi, dan separuh Pacitan sementara Susuhunan berhak atas Ponorogo, Jagaraga dan separuh Pacitan. Pada masa ini pula muncul Bupati besar yang keturunannya berkuasa turun-temurun dan banyak menimbulkan masalah bagi pemerintah kolonial. Bupati tersebut adalah Prawirodirjo atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Wirosentiko.

Menurut Peter Carey, Wirosentiko yang merupakan gegedug (jawara) Sukowati adalah panglima setia Pangeran Mangkubumi selama perang. Seusai perang Pangeran mendapat Yogyakarta dan bergelar Hamengku Buwono dengan mengangkat Wirosentiko sebagai Bupati Wedana Madiun dengan gelar Raden Ronggo Prawirodirjo I atas jasa-jasanya selama masa perang dan keberhasilannya menumpas bupati Sawo yang membangkang. Bersama gelar itu Sultan berjanji akan menyayangi keturunannya untuk selamanya. Sebuah janji yang 55 tahun kemudian diingkari oleh Sultan Hamengku Buwono II.

Keluarga Prawiradirja kemudian mengembangkan rasa kedaerahan yang kuat. Hampir 200 km dari Yogyakarta melewati hutan penuh macan, Gunung Lawu menjulang tinggi, dan lembah aliran bengawan Solo yang penuh buaya menjadikan Madiun daerah yang tidak mudah dikontrol oleh kekuatan pusat. Banyak hal bisa terjadi tanpa sepengetahuan Yogya.

Puncaknya pada masa Ronggo Prawirodirjo III yang menjadikan kediamannya di Maospati Magetan sebagai kraton tandingan. Ia bahkan mengambil gelar Sunan ing Alaga. Dirasa membahayakan ketertiban dan keamanan Ronggo Prawirodirjo III ditumpas oleh Daendels. Jasadnya dipertontonkan di tempat tiang gantungan Alun-Alun Utara lalu dikebumikan di pemakaman pengkhianat di Banyusumurup dekat Imogiri. Peristiwa tersebut yang bagi Peter Carey adalah bentuk kegagalan Sultan menepati janjinya dan menjadi awal malapetaka yang lebih besar bagi Yogyakarta. Rasanya kita juga sedikit bisa memahami mengapa Sentot Prawidirjo yang merupakan putera Ronggo Prawirodirjo III kemudian bergabung dengan Pangeran Diponegoro.

Jadi mengapa Madiun? Mengapa tempat itu kembali menjadi pilihan “ibukota alternatif” ketika Yogyakarta menjadi ibukota Republik? Mengapa hubungan Madiun dengan Yogyakarta begitu unik. Rasanya sedikit banyak pertanyaan itu telah kita jelajahi.

Sumebr Gambar: link