Menolak Lupa: Peristiwa Mandor 1944 Pembantaian Terbesar di Indonesia

Politik

Genosida adalah suatu sejarah hitam bagi setiap bangsa dimana terjadi pembunuhan secara besar-besaran tanpa batas. Layaknya bangsa yang memiliki sejarah panjang, Indonesia juga memiliki sejarah hitam terkait genosida dimana ribuan bahkan puluhan ribu rakyatnya pernah dibantai.

Salah satu peristiwa genosida yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa Mandor yang terjadi pada 28 Juni 1944. Peristiwa tersebut terjadi di Kalimantan Barat. Mandor merujuk pada suatu kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Pada saat peristiwa Mandor terjadi, pemerintah militer Jepang masih berkuasa di Kalimantan Barat. Pemerintahan Jepang di Kalimantan Barat dijalankan oleh Armada Angkatan Laut (Kaigun) Selatan ke II. Mereka inilah yang melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap penduduk Kalimantan Barat. Pembunuhan ini didahului dengan penangkapan orang-orang yang akan dibunuh dengan cara disungkup dan dibawa dengan truk. Sehingga masyarakat juga mengenal peristiwa ini sebagai tragedi Oto Sungkup.

Militer Jepang bukan tanpa alasan melakukan pembunuhan besar-besaran ini. Intelijen Jepang yang memiliki kaki tangan orang-orang pribumi telah mencium upaya perlawanan terhadap pemerintah militer yang dimotori oleh sejumlah orang-orang pergerakan, cerdik pandai, maupun mereka yang anti fasis.

Beberapa waktu sebelumnya di Kalimantan Selatan, Jepang telah menangkap sekelompok orang yang akan melakukan pemberontakan. Hal ini berdampak hingga ke Kalimantan Barat. Pemerintahan militer Jepang khawatir upaya serupa juga akan terjadi di wilayahnya. Untuk mencegah hal tersebut Jepang mulai melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap dapat memberontak atau berbahaya.

Penangkapan orang-orang yang sudah masuk daftar merah Jepang dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menggunakan cara soft maupun dengan cara paksaan tanpa proses verbal. Sebagai contoh Sultan Syarif Muhamad (74) dari Kesultanan Pontianak dijemput saat sedang sarapan pagi di istana. Termasuk dalam Kesultanan Pontianak, Jepang juga menangkap pewaris Sultan Syarif Muhammad antara lain Pangeran Adipati dan Pangeran Agung.

Lain hal dengan tokoh cendikiawan Ya’ Abdullah yang dijemput Jepang saat sedang mengajar di kelas di hadapan murid-muridnya. Jepang juga melakukan cara lain untuk mempermudah penangkapan, bagi pemuda-pemudi pelajar yang di masa depan dikhawatirkan akan melakukan perlawanan diiming-imingi untuk dikirim sekolah ke Jepang. Kenyataannya mereka tidak pernah sampai di Jepang dan harus menghadapi regu tembak. Sementara para gadis justru dipaksa menjadi jugun ianfu.

Tidak diketahui secara pasti kapan eksekusi ribuan orang ini berlangsung. Perkiraan awal Militer Jepang mulai melakukan penjemputan serta penangkapan pada September 1943 hingga Juni 1948. Versi lain adapula yang menyebut lebih awal sejak April 1943.

Tanggal eksekusi diperkirakan tidak dilaksanakan dalam satu hari, melainkan bertahap dalam rentang waktu tersebut. Pun, terkait dengan lokasi eksekusi yang ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Mandor, melainkan hampir di setiap kabupaten di Kalimantan Barat termasuk di tengah Kota Pontianak sendiri.

Pemilihan Mandor sebagai nama tragedi kelam ini ialah sebagai suatu simbol, selain juga dikarenakan di Mandor paling banyak ditemukan jasad dan sisa tulang belulang orang-orang yang dieksekusi. Menurut Syafaruddin Usman, penulis buku Peristiwa Mandor Berdarah, lokasi eksekusi di Mandor sendiri baru terungkap setelah kedatangan sekutu di Kalimantan Barat untuk menerima penyerahan tentara Jepang dan melucuti senjata mereka.

Saat ditemukan tidak kurang tumpukan tulang belulang di Mandor setinggi 1,5 meter! Ladang pembantaian tersebut tidak pernah dijamah oleh penduduk bahkan kepala desa sendiri tidak berani memasukinya ketika Jepang berkuasa.

Pelaksanaan operasi pembersihan terhadap sejumlah tokoh di Kalimantan Barat tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah militer Jepang. Di kalangan masyarakat saat itu juga masih terus bertanya-tanya, kemana saudara dan kerabat mereka yang diambil Jepang dan bagaimana nasib mereka. Barulah pada tanggal 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944, Koran Borneo Shibun mewartakan telah melakukan pembersihan terhadap orang-orang (komplotan) yang hendak melawan Jepang pada 28 Rokugatsu atau 28 Juni 1944. Halaman depan koran tersebut bahkan menampilkan 12 tokoh penting yang telah dieksekusi, salah satunya Sultan Syarif Muhammad dari Kesultanan Pontianak.

Terkait dengan jumlah korban, juga masih mengalami perdebatan yang masing-masing pihak memiliki versi tersendiri. Menurut data yang juga diamini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi pendapat umum, sebanyak 21.037 jiwa menjadi korban keganasan militer Jepang. Sementara itu dalam pemeriksaan di pengadilan penjahat perang di Pontianak yang diselenggarakan tentara sekutu, Jepang mengaku hanya mengeksekusi sekitar 1000 jiwa saja.

Di sisi lain salah satu komandan Keibeitai (Polisi Militer AL Jepang) bernama Yamamoto menyebut jika jumlah korban bisa lebih besar dari angka tersebut sebab mereka menargetkan menangkap dan mengeksekusi 50.000 orang! Sungguh kejahatan kemanusiaan yang luar biasa mengingat jumlah penduduk di Kalimantan Barat masih belum sebanyak saat ini.

Selain besarnya korban dari pembantaian Mandor, tokoh yang dieksekusi juga berasal dari berbagai kalangan. Jepang berusaha untuk menghapus kesultanan-kesultanan lokal di seluruh Kalimantan Barat dengan menangkap keluarga sultan termasuk pewaris tahtanya. Selain Sultan Syarif Muhammad dari Pontianak yang telah disebutkan di atas, Sultan Muhammad Ibrahim Tsafiudin dari Sambas, Sultan Muhammad Thaufiq Accamudin dari Mempawah, Sultan Syarif Salih dari Kubu, dan Gusti Muhammad Arif Paku Negara dari Sanggau, juga ditangkap dan dieksekusi oleh Jepang di tempat yang berbeda-beda.

Sultan Syarif Muhammad sendiri diketahui jasadnya ditemukan di Pontianak, ia juga kehilangan 4 anaknya yang menjadi pewaris tahta, (kecuali Sultan Hamid II) berikut puluhan keluarga kesultanan. Sedangkan Sultan Mempawah Muhammad Thaufiq Accamudin jasadnya hingga kini belum diketemukan. Total militer Jepang mengeliminasi dua belas Sultan di seluruh Kalimantan Barat.

Korban-korban lain dari kalangan kesultanan juga mencakup pewaris tahta yang bergelar adipati, pangeran, atau panembahan. Tidak ayal karena pembersihan tersebut, jalannya pemerintahan kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat mengalami kekacauan, hingga terjadi suksesi kepemimpinan yang tidak semestinya. Sultan yang telah ditangkap biasanya akan diganti dengan sultan baru yang kurang cakap. Tentu saja pengangkatan sultan baru tersebut dilakukan atas dasar pilihan Jepang.

Apabila terbunuhnya sultan-sultan cukup membuat jalannya pemerintahan kesultanan mandeg, maka terbunuhnya kaum cerdik pandai menyebabkan Kalimantan Barat kehilangan satu generasi intelektual. Tokoh-tokoh dari kalangan ini umumnbya berkerja sebagai dokter, polisi, pegawai pemerintah, pegawai jawatan, guru, pemuka agama, hingga wartawan.

Dari kalangan dokter misalnya, Jepang mengeksekusi Kepala Rumah Sakit Umum dr. Roebini (dan isteri), dr. Soenaryo Martowardoyo (Kepala RS Jiwa Pontianak), dr. Luhema (dokter RS Sambas), dr. R.M Ahmad Diponegoro, dr. Ismail, dan drh. Bagindo Nazarrudin. Padahal saat itu Kalimantan Barat sangat kekurangan tenaga kesehatan.

Selain itu, Kepala Kejaksaan di Pontianak Sawon Wongso Atmodjo, Kepala Kas Negara di Pontianak Muhammad bin H. Dahlan, Juru Tulis Swapraja Yusuf bin Abu Bakar Al-Qadri, dan Penilik/Pengawas Sekolah Urai Abdul Hamid juga termasuk dalam beberapa daftar orang-orang cerdik pandai yang dieksekusi Jepang. Sementara tokoh politik seperti Raden Muhammad Yusuf Purbanegara (Ketua Parindra Sambas) dan beberapa tokoh Eks-Digul yang menjadi anggota Syarikat Rakyat seperti Achmad Sood, Gusti Hamzah, G.M. Situt Mahmud, Gusti Sulung Lelanang, dan Haji Rais bin Abdulrahman nasibnya juga serupa sebagai daftar orang yang harus dibersihkan.

Setelah perang berakhir, tentara Australia yang merupakan bagian tentara sekutu berhasil mengidentifikasi siapa yang paling bertangungjawab terhadap pembantaian keji tersebut. Dua tokoh militer Jepang yakni Kapten Okajima Riki dan wakilnya Letnan Yamamoto Soichi dinyatakan bersalah. Mereka adalah orang yang memiliki kuasa komando atas pasukan Tokkeitai (polisi rahasia angkatan laut) dan Keibitai (polisi militer Jepang).

Di luar itu masih banyak lagi orang-orang bertanggungjawab dan memiliki andil dalam pembantaian, terutama di lingkaran Minseifu (Dinas administrasi sipil Angkatan Laut Jepang setingkat karasidenan). Dalam proses pengambil keterangan, alasan mereka melakukan pembantaian tersebut sebagai upaya untuk menggagalkan rencana pembentukan Republik Borneo Barat.

Untuk mengenang peristiwa keji ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 1973 secara rutin melakukan upacara penghormatan setiap 28 Juni melalui suatu instruksi. Menyusul pada 1977 pemerintah Kalimantan Barat mulai membangun tugu peringatan di Mandor.Kemudian untuk menguatkan hal ini diterbitkanlah Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor 28 Juni Sebagai Hari Berkabung Daerah.

Dalam salah satu diktumnya, penetapan hari berkabung nasional ini untuk menghormati dan dan melestarikan nilai-nilai perjuangan tokoh dan rakyat Kalimantan Barat. Meskipun begitu di Kalimantan Barat sendiri khususnya di Pontianak sebagian besar warga belum paham tentang adanya anjuran pemasangan bendera setengah tiang bahkan adapula yang tidak mengetahui apa yang diperingati setiap 28 juni.

Lebih parahnya lagi Peristiwa Mandor seakan terlupakan dalam buku-buku sejarah nasional. Bahkan dalam buku Sejarah Indonesia SMA terbitan Kemendikbud tidak sedikitpun disinggung soal peristiwa yang tidak kalah heroik daripada perlawanan PETA di Blitar dan Rakyat Singaparna. Akibatnya, generasi muda bangsa ini banyak yang tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap masyarakat Kalimantan Barat di masa lalu.

Akankah peristiwa ini menjadi forgotten history bangsa ini?

Sumber Gambar: The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War, 2009