MEMBONGKAR BUKU TEKS SEJARAH VERSI ORDE BARU

Wiyata

“Dalam penulisan narasi sejarah pada masa Orde Baru baik dari buku teks ataupun buku-buku sejarah lainnya, unsur muatan politis dan ideologis sangat kental. Karena tujuannya tak lain untuk melegitimasi kekuasaan sang rezim”.

Semenjak menggantikan peran Daud Joesof sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), selama 3 tahun (1983-1985) Nugroho Notosusanto melakukan perubahan pada kurikulum pembelajaran terutama pada pelajaran sejarah. Pada saat itu Nugroho menerapkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau biasa dikenal dengan PSPB. PSPB ini adalah pelajaran yang berdiri sendiri disamping juga ada pelajaran Sejarah Indonesia dan Dunia. Kebijakan itu dilakukan Nugroho karena sang menteri melihat bidang humaniora termasuk sejarah kurang dihargai sehingga jarang dikenal.
Dalam pelaksanaannya, Nugroho menuai banyak kritikan terutama dalam penulisan sejarah. Unsur politis dan ideologis begitu  kental dalam penulisan sejarah selama Nugroho menjabat Menteri P dan K. Dalam jurnal Istoria Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) volume 12, Wira Syafutra dengan tulisannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985) menuliskan bahwa sejarah penuh dengan subyektifitas Nugroho Notosusanto, tidak bisa lepas dari semangat kemiliteran yang  membuat  pemikiran beliau lebih condong kepada sejarah militer. Militer lebih ditonjolkan dalam penulisan sejarah Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Nugroho Notosusanto dalam membangun semangat tentara, beliau mengatakan bahwa pengetahuan mengenai apa yang telah dicapai oleh sesuatu angkatan dapat memainkan peran yang penting di dalam perkembangan spirit de corpsnya. Pengetahun itu diberikan oleh sejarah, khususnya sejarah militer”. Hal ini tidak terlepas dari ambisi seorang Nugroho yang dari dulu punya semangat dan jiwa militer. Waktu Sekolah Menengah Atas, Nugroho merupakan anggota dari Tentara Pelajar di Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Nugroho mengalami kegalauan apakah dia melanjutkan karir di militer atau kuliah di universitas dan pilihan kedua inilah yang dipilih Nugroho. Beliau masuk Universitas Indonesia (UI) di Fakultas Sastra jurusan bebas yakni jurusan yang bidang ilmunya belum menjadi program studi tersendiri. Rupanya, militer sama Nugroho memang tak bisa dipisahkan. Walaupun sudah menjadi dosen FSUI, Nugroho juga diangkat menjadi Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menjadi staf pengajar di Lembaga Pertahanan Nasional. Saat itu militer memang membutuhka seorang akademisi guna menghadapi bahaya komunisme. Sejak saat itu, Nugroho diberi pangkat Letnan Kolonel dan naik terus hingga Brigadir Jendral. Pada tahun 1980, beliau mendapatkan gelar professor lalu 2 tahun kemudian menjadi rektor. Puncaknya, pada tahun 1983 menjadi Menteri P dan K.

Semangat juang militer yang dibawa Nugroho sangat sinkron apa yang dibutuhkan pemerintah Orde Baru yang notabene dipimpin seorang jendral, Presiden Soeharto. Pada historiografi sejarah versi Orde Baru, banyak tulisan-tulisan yang dibawa Nugroho Notosusanto lebih mengedepankan peran militer dalam penulisan sejarah Indonesia. Dalam jurnal Jas Merah Universitas Medan (UNIMED) berjudul Nasionalisme dan Patriotisme Canon Dalam Penulisan Sejarah Di Indonesia yang ditulis Drs. Ponirin, Buku “Konsensus Nasional 1966-1969” yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan buku “Sejarah Nasional Indonesia (SNI)” yang juga dieditori Nugroho Notosusanto adalah buku yang mengedapankan unsur militeristik dan meminimalkan peran rakyat-rakyat sipil. Kedua buku ini memaparkan secara terbuka bagaimana patriotisme Suharto dan militer dalam meredam krisis 30 September 1965, dengan menyalahkan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai dalang dari gerakan tersebut. Buku itu juga memaparkan secara terbuka bagaimana Soeharto dan militer meraih tahta kekuasan Indonesia dengan mencari kekuatan legitimasinya melalui krisis 30 September 1965, dan melekatkannya dengan aspirasi rakyat untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang juga dimobilisasi oleh militer. Sedangkan untuk pembelajaran di sekolah terutama pada pelajaran PSPB, pada awal-awal pada tahun ajaran 1984/1985 menggunakan buku “30 Tahun Indonesia Merdeka”. Buku tersebut terbitan resmi dari Pemerintah dan juga penanggung jawab penyusunan naskah tak lain adalah Nugroho Notosusanto. Buku-buku yang dijadikan acuan tersebut sarat dengan propaganda Orde Baru dalam meligitmasi kekuasaan. Peranan militer menjadi poin utama dalam pengajaran sejarah pada masa Orde Baru. Atas perintah Soeharto, buku-buku tersebut terutama SNI merupakan buku babon yang harus diajarkan dan diperguankan di sekolah-sekolah. Hal ini sudah tampak jelas bagaimana narasi sejarah tunggal atau seragam yang berguna untuk kepentingan Orde Baru dan militer.

Dalam buku Seabad Kontroversi Sejarah yang ditulis Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, ada perselihan yang terjadi pada penggarapan buku SNI yang digawangi Nugroho Notosusanto. Deliar Noer yang merupakan anggota jilid VI diminta mengundurkan diri oleh si editor, Nugroho Notosusanto. Sejak kejadian tersebut, anggota tim yang lain juga ikut mengudurkan diri hingga Sartono Kartodirjo pun turut serta menyingkir dari  anggota penulisan itu. Sejak dari awal hingga cetakan ketiga pada 1982 nama Sartono Kartodirjo tetap dicantumkan namun sejak cetakan keempat pada 1984, nama Sartono Kartodirjo sudah tidak dicantumkan hanya ada Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Pusponegoro. Isi dari buku SNI sendiri pun tak luput dari kritikan. Selain cuma mengandalkan peran militer, ada pemutarbalikan fakta yang ditulis dalam buku tersebut. Contohnya kritikan tajam yang dilempar B.M. Diah. Dalam buku “Membongkar Manipulasi Sejarah” karya Asvi Warman Adam mengutip dari Surat kabar Merdeka, 8 April 1976, B.M. Diah mengatakan bahwa Bung Karno telah dituduh dan dihukum karena intimidasi dan teror PKI atas petunjuk Presiden Soekarno.

Semenjak lengeserrnya Presiden Soeharto, narasi sejarah yang selama ini ditutupi dan terkesan militeristik bisa dipertanyakan dan dikritisi oleh masyarakat. Tulisan-tulisan sejarah banyak bermunculan setelah dibendung dengan penyeragaman selama rezim Orde Baru berkuasa. Buku SNI pun tak luput dari sasaran, bukan hanya sekedar revisi namun ditulis ulang. Pada buku Membongkar Manipulasi Sejarah, saat itu, Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) ditugaskan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa kontoversial dan meluruskan kembali peristiwa tersebut kepada pemerintah. Hal itu jelas butuh waktu yang lama bagi sejarawan-sejarawan yang tergabung dalam MSI. Ketika proses tersebut sudah selesai, pemerintah sebagai penanggungjawab harus bisa mesosialisaikan, mendukung dan menerbitkan karya tersebut guna meluruskan kembali apa yang selama ini menjadi kontroversi. Karena belajar sejarah tidak hanya terpaku pada satu sumber, satu penyeragaman, tunggal namun belajar sejarah harus bisa mengambil banyak sumber sejarah dan pembaca bisa menyimpulkan sendiri apa yang sudah dipelajari.