Kritik Pedas Bapak Pendidikan Nasional Untuk Pemerintah Kolonial

Politik

Berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 menjadi momentum perubahan jalur perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semula melalui jalur peperangan atau perlawanan kedaerahan menjadi jalur organisasi dan gerakan politis yang bersifat nasional. Berdirinya BO juga memicu kemunculan organisasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Pada 25 Desember 1912, tepat di Hari Natal berdirilah Indische Partij (IP) di Bandung. IP awalnya didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker alias Doktor Setiabudi. Ia kemudian mengajak dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Jadilah mereka bertiga dikenal dengan “Tiga Serangkai” yang membesarkan IP.

Tidak seperti organisasi lain seperti BO dan Muhammadiyah yang bergerak di jalur sosial-pendidikan, IP secara terang-terangan menyatakn diri sebagai sebuah organisasi politik yang bertujuan memerdekakan tanah Hindia. IP merupakan organisasi politik yang unik dimana perjuangan kemerdekaan yang sebagai tujuan akhir itu diperjuangkan oleh anggota-anggota berdarah campuran Belanda-Indonesia (Indo) bersama orang pribumi. Douwes Dekker (DD) sendiri orang Indo dari ayahnya seorang Belanda, sedangkan dr. Cipto Mangunkusomo masih keturunan priyayi rendah di Jepara.

Sementara itu tokoh IP lainnya, Suwardi Suryaningrat merupakan keturunan bangsawan karena ia adalah cucu Adipati Pakualam III dari Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Suwardi memiliki kemampuan menulis yang baik dan malang melintang bekerja di berbagai surat kabar seperti De Express, Oetoesan Hindia, Sediotomo, hingga Tjahaja Timoer. Suwardi bukan tipe orang yang berjuang menentang pemerintah kolonial dengan pengerahan massa seperti demonstrasi. Ia memilih berjuang melalui tulisan yang sangat tajam dan memiliki semangat kemerdekaan dan anti kolonial.

Akibat kiprah tokoh-tokohnya tersebut, permohonan IP untuk menjadi badan hukum yang diakui pemerintah ditolak. Bahkan pada 4 Maret 1913 IP dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerinta kolonial. Meskipun IP telah dinyatakan terlarang dan dibubarkan pemerintah, namun kekritisan dan agitasi para anggotanya tetap berlanjut. Pada Juni 1913 Suwardi Suryaningrat membuat panas kuping pemerintah kolonial, pasalnya ia mengkritik rencana pengumpulan sumbangan dari rakyat pribumi untuk perayaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Perancis. Tulisannya berjudul Als Ik Een Nederlander Was atau berjudul ‘Andai aku seorang Belanda’ pada intinya berisi kecaman yang menggunakan gaya bahasa yang cukup satirebahwa bila Suwardi orang Belanda ia tidak akan menyelenggarakan peringatan kemerdekaan di negeri yang justru kemerdekaannya telah dirampas. Tulisan itu dimuat dalam surat kabar De Express tanggal 13 Juli 1913.

Segera setelah artikel itu diterbitkan, pemerintah kolonial melakukan pencekalan dan  mengancam akan menangkap Suwardi Suryaningrat serta anggota IP lainnya jika kembali mengkritik pemerintah kolonial. Ancaman ini tidak menciutkan nyali Suwardi, seminggu kemudian pada 28 Juli 1913 artikel berjudul Een vor Allen, Allen vor Een (satu untuk semua, semua untuk satu) terbit di De Express. Artikel ini membuat kesabaran pemerintah kolonial habis. Suwardi Suryaningrat ditangkap di Bandung, menyusul kemudian dr. Cipto Mangunkusumo karena tulisan yang bernada serupa berjudul Kracht of Vreez (ketakutan atau kekuatan) pada 20 Juli 1913. Douwes Dekker juga mengalami nasib serupa setelah tulisannya berjudul Onze Helden: Tjipto Mangunkusumo en Suwardi Suryaningrat pada 5 Agustus 1913 di surat kabar De Express. Tulisannya itu mengkritik dan mengecam tindakan represif atas penangkapan kedua koleganya oleh pemerintah kolonial.

Tidak sampai sebulan sejak penangkapan pada 18 Agustus 1913 trio pembesar IP ini diputuskan bersalah oleh majelis pengadilan dan dijatuhi hukuman pembuangan selama 5 tahun. Majelis menghukum mereka bertiga masing-masing dibuang ke Bangka, Banda Neira, dan Timor, namun mereka menolak dan memilih dibuang ke negeri Belanda. Permohonan ini disetujui oleh pemerintah kolonial. Pada 13 September 1913, dengan menumpang kapal Bullow, berangkatlah ketiga tokoh IP itu ke pembuangan di Belanda bersama Sutartinah. Sutartinah adalah isteri Suwardi Suryaningrat yang baru dinikahinya sekitar seminggu sebelum keberangkatan yang dilangsungkan di Yogyakarta.

Pada September 1919 Suwardi kembali ke Indonesia. Ia mengubah jalan perjuangannya setelah kepulangannya tersebut. Tidak lama kemudian, ia mendirikan Perguruan Taman Siswa dan lebih memilih mengembangkan pendidikan untuk pribumi setelah ia memperoleh Europeesche Akta saat pembuangan. Ia mengganti namanya Ki Hadjar Dewantara, menanggalkan gelar kebangsawanannya agar dapat lebih diterima rakyat. Kelak, nama Ki Hadjar Dewantara lebih dikenal sebagai bapak pendidikan nasional berkat jasa-jasanya selama di Taman Siswa.

Sumber Gambar: Link