KETIKA REZIM “MEMANGKAS” ORANG-ORANG GONDRONG

Buku Pustaka

Buku: Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970an.

Penulis: Aria Wiratma Yudhistira

Tahun terbit: 2018, edisi kedua.

Penerbit: Marjin Kiri

Studi Aria Wiratma Yudhistira ini memberi sedikit-banyak gambaran pengalaman sejarah sikap ahistoris penguasa Orde Baru. Serta, bagaimana praktik kekuasaan dengan mudah mencampuradukkan yang-privat dan yang-publik.

Berawal dari perspektif pemerintah Orde Baru, dimana melihat rambut gondrong adalah “produk impor”, “kebarat-baratan” dan “bukan tradisi” masyarakat Indonesia. Dengan dalih menyelamatkan tradisi dan budaya Indonesia, Soeharto dan kolega justru mengingkari tradisi, kebiasaan, dan budaya bangsa sendiri. Malah, dalam 32 tahun kekuasannya, mereka justru melanggengkan tradisi para penjajah dengan ikut “mengkriminalisasi” orang-orang berambut gondrong.

Sejarah membuktikan peran orang-orang berambut gondrong. Di masa penjajahan Jepang misal, para pelajar dan mahasiswa STOVIA beraksi menolak penggundulan rambut paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang.

Pada masa revolusi fisik, tepatnya awal tahun 1946, pemuda berambut gondrong dengan gaya urakan adalah kekuatan revolusioner di Yogyakarta. Bung Tomo, salah satu pahlawan kemerdekaan pun pernah bersumpah untuk tidak mencukur rambutnya sebelum penjajah hengkang dari bumi Indonesia.

Sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 jilid I (2016) menuliskan, bahwa rambut gondrong sangat melekat dalam tradisi masyarakat Asia Tenggara, termasuk Nusantara saat itu. Rambut gondrong merupakan perlambang atau simbol kekuatan dan kewibawaan seseorang.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tulisan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles dalam History of Java (2008), sewaktu Inggris berkuasa di Jawa (1811-1817). Ia menggambarkan: “Para pria dan wanita rambutnya tidak ada yang dipotong, tapi dibiarkan panjang alami. …, di kalangan petinggi, merupakan suatu kehormatan untuk membiarkan rambutnya terurai di hadapan atasan mereka”.

Dari catatan Aria Wiratma, tindakan-tindakan anti gondrong pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 antara lain berbentuk razia di jalan-jalan raya. Tindakan tersebut mencapai puncak pada, “Senin malam 1 Oktober 1973, dalam sebuah acara bincang-bincang di TVRI, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengatakan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschillig alias acuh tak acuh.” (hlm.1)

Pernyataan kontroversial Soemitro tersebut menjadi pembenaran dan laksana gong yang menandai puncak aksi-aksi anti gondrong. Selain razia di jalan-jalan raya, aksi anti gondrong dilakukan juga di kantor-kantor pemerintahan. “Orang-orang yang berambut gondrong tidak diperkenankan mendapat layanan di institusi-institusi negara. Di kepolisian misalnya, pengurusan SIM, izin pertunjukkan, izin rapat, atau surat keterangan bebas G30S/PKI tidak akan dilayani apabila yang mengajukan masih berambut gondrong.” (hlm.117)

Pernyataan Soemitro itu pun langsung menuai protes dari kalangan anak-anak muda—khususnya mahasiswa. Mereka mengecam pemerintah yang justru lebih serius mengurusi gaya rambut daripada persoalan-persoalan negara penting seperti korupsi, kenaikan harga BBM, tak transparansinya proyek pembangunan “Miniatur Indonesia” (Taman Mini Indonesia Indah), serta masalah-masalah politik lainnya.

Puncak protes ini menyebabkan kematian seorang mahasiswa ITB bernama Rene Conrad. Salah satu peristiwa yang membuat pecahnya kongsi mahasiswa-militer adalah Malari 1974.

Anak Muda vs Orang Tua

Dalam setiap kurun waktu, akan lahir suatu kelompok baru yang memiliki sikap hidup sendiri, yang bisa jadi sesuai atau malah bertentangan dengan tata sosial yang sedang berlaku. Dengan adanya perbedaan tersebut, tak pelak persoalan pun muncul ketika mereka yang lebih muda dituntut untuk dapat menggantikan serta meneruskan perjuangan yang telah digariskan oleh kelompok umur sebelumnya. Rasa saling tidak percaya timbul.

Dalam definisi budaya Orde Baru, sebut Saya Sasaki Shiraishi dalam Pahlawan-Pahlawan Belia, Keluarga Indonesia dalam Politik (2001), kaum muda adalah golongan yang belum matang yang suaranya tidak diperhitungkan, sehingga mereka butuh pengawasan ketat dan juga petunjuk dari belakang jika diperlukan karena sifat-sifatnya itu.

Idealisasi anak muda sebagai “harapan bangsa” merupakan wacana yang sering dibicarakan selain perihal pembangunan pada era Orde Baru. “Anak-anak muda secara ideologis didefinisikan menjadi harapan untuk dapat melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang melandasi Orde Baru. Oleh sebab itu mereka harus dikontrol, dibina, serta diselamatkan agar sesuai dengan gagasan orang-orang tua.” (hlm.69)

Sampai-sampai diberikan prioritas penanggulangan begitu rupa. “Hal senada juga dilakukan pemerintah–dalam hal ini Kopkamtib–dengan mengeluarkan instruksi No. INS-001/KOPKAM/I/1972 pada 15 Januari 1972. Instruksi yang ditandatangani oleh Wakil Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro tersebut ditujukan kepada para Laksus Pankopkamtibda dan Kadapol yang berisi tugas untuk “menyelamatkan pertumbuhan/perkembangan kehidupan pemuda-pemudi remaja kita.”” (hlm.88)

Padahal, masalah narkotika dan kenakalan remaja lainnya sungguh sedikit kasusnya. Tapi, persoalan anak muda dianggap penting sampai menjadi polemik, tak lain karena persoalannya adalah penyelamatan keberlanjutan golongan kelas atas dan berkuasa.

Di lain pihak, anak-anak muda yang (di)apolitis(kan) sejak Orde Baru berdiri, menilai orang-orang tua saat itu sangat bernafsu mengejar kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Kejengkelan pada gaya hidup orang-orang tua, mereka lampiaskan salah satunya dengan menggondrongkan rambut. Seperti yang dikatakan William E. Leucthenburg: “Long hair, long beard or unshaven expressed and reflected their distinctive features and withdrawal from crew cut, separated generation, and repressed world of the parents” (Rambut dan jenggot yang panjang, yang dibiarkan tidak dicukur memperlihatkan dan mencerminkan keistimewaan mereka sendiri; yang membedakan dari rambut pendek, generasi dan dunia yang menindas milik orang-orang tua).” (hlm.43)

 “Yang-Privasi” dan “Yang-Publik”

Karya ini membahas bagaimana kekuasaan dipraktikkan. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai alat untuk menormalisasi individu-individu di dalam masyarakat melalui disiplin dan norma.

Dalam praktiknya, lanjut Foucault, kekuasaan ditunjukkan melalui kemampuannya membangun suatu bangunan pengetahuan yang direpresentasikan ke dalam sebuah sistem bahasa yang disebut wacana. Wacana merupakan kumpulan pernyataan pada satu rentang historis yang siap dipakai sebagai sarana untuk memperbincangkan suatu topik tertentu.

Wacana hadir bisa dalam bentuk ide, opini, hukum, moralitas, atau pandangan hidup yang dibentuk dan dinyatakan dengan sedemikian rupa. Dampaknya, wacana dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak orang lain agar sesuai dengan yang diinginkan pembentuk wacana. Jejak tesis ini bisa kita lacak lewat bukunya: Discipline and Punish (The Birth of the Prison) (1991).

Orde Baru mencitrakan rambut gondrong dengan “kenakalan”, “kejahatan”, “pengaruh budaya luar”—“penyimpangan-penyimpangan”. “Jarang bahkan tidak pernah ditemukan–sekurang-kurangnya dalam penelitian ini–ciri-ciri botak, gundul, atau cepak masuk menjadi judul berita kriminal tentang perampokan atau perbuatan jahat lainnya. Malah suatu keanehan apabila ternyata ada orang yang tidak berambut gondrong melakukan kejahatan.” (hlm. 104).

Orde Baru tumbang, tapi wacana milik Orde Baru belumlah sepenuhnya hilang. Rezim yang berkuasa pasca Orde Baru pun kerap kali mengulangi adonan campur aduk antara yang-privat dan yang-publik dalam sistem kekuasaan mereka.

Sebagai contoh, kasus terbaru: Rancangan Undang-Undang KUHP mengenai pidana untuk perzinaan dan LGBT yang pernah (atau malah masih) dibahas oleh Komisi III DPR. Contoh kasus lain adalah peraturan akademik beberapa perguruan tinggi—misal kampus penulis sendiri, yang sampai hari ini masih saja jijik melihat mahasiswa berambut gondrong. Sampai-sampai mahasiswa tersebut (diper)sulit mengurus persoalan akademik atau administrasi.

Uraian buku ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah pandangan tentang mentalitas konservatif sebuah rezim yang membenarkan semua tindakan dan kebijakan mereka, termasuk kedunguan mereka tentang rambut, tradisi dan sejarah.

Sumber Gambar: Link