Ketika Para Pelajar Menuntut Akses Pengetahuan

Politik

Merdeka, seperti yang diserukan secara lantang pada 17 Agustus 1945, bukan hanya pernyataan politis. Menjadi merdeka berarti terbukanya kesempatan memperoleh pengetahuan bagi tiap-tiap lapisan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan dari negara Indonesia yang dijamin konstitusi. Hak dasar rakyat yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun.  Namun, tidak ada pendidikan tanpa produk literasi. Kredo tersebut disadari betul oleh para pemangku kepentingan.

Riak-riak harapan atas penyediaan literatur diteguhkan menjadi sebuah misi lewat pernyataan Sukarno kala berpidato di Yogyakarta pada 20 Mei 1948. Bung Besar, seperti dikutip dalam kumpulan tulisan Ki Hadjar Dewantara berjudul Kebangunan Nasional, menganjurkan untuk segera dibentuk panitia pembangunan, salah satunya pendirian gedung bibliotek. Bahkan satu tahun sebelumnya Dewan Penjelenggaraan Batjaan dibentuk di bawah Kementrian Pengadjaraan, Pendidikan dan Kebudajaan.

Harapan masyarakat untuk segera mencicipi pengetahuan secara mudah dan murah bertemu batu sandungan; ternyata kemerdekaan tidak segera menyediakan kesejahteraan hidup. Keuangan negara masih saja morat-marit. Faktor ekonomi tersebut yang membuat buku tidak bisa diproduksi secara melimpah.

Mesin-mesin cetak yang digunakan sebagian besar adalah tinggalan Jepang, sedang biaya pembelian mesin cetak lewat jalur impor tentu saja terlalu mahal. Sebagai akibatnya, produksi buku-majalah-koran saling mengantri di percetakan. Ketidaktersediaan mesin cetak berdampak pada harga buku.

Memasuki tahun 1949, jumlah sekolah negeri dan partikelir mencapai 2.021.00. Delapan tahun kemudian, pada 1957 angka tersebut bertambah lebih dari tiga kali lipat menjadi 7.336.536 gedung. Jumlah tersebut menunjukan semangat rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan, sehingga harga buku yang terlalu mahal menjadi tidak masuk akal.

Tepatnya pada 1953 Noto Soetardjo, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia periode 1950-1959, memberikan pernyataan di Indonesia Raya: hampir seluruh buku pelajaran dipesan dari penerbit asing yang mencetak bukunya di luar negeri. Harga produksi menjadi naik karena pemerintah perlu menanggung biaya impor dan lain-lain.

Noto tidak menjelaskan lebih jauh mengapa buku pelajaran tidak dicetak di Percetakan Negara. Padahal di Yogyakarta, percetakan negara sudah didirikan sejak 1949. Walaupun dalam perjalanannya percetakan ini menuai berbagai kontroversi.

Permasalahan di atas masih ditambah kehadiran toko-toko buku nakal yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Gunung Agung, penerbit sekaligus toko buku yang menyelenggarakan pameran buku pertama kali, tidak luput dari tuntutan polisi. Lainnya adalah penerbit Pustaka Rakjat, Penerbit Endang, dan Lie Thay San. Kesemuanya merupakan penerbitan yang beralamat di Jakarta.

Akumulasi ketidakberesan tersebut membuka kotak pandora. Pada 8 Oktober 1953 turun berita di Indonesia Raya: demonstrasi pecah di Makassar pada 6 Oktober. Ribuan pelajar SMP, SMA, SMEP turun ke jalan. Tuntutan mereka jelas: menekan pemerintah untuk memecahkan permasalahan buku, guru, dan juga gedung sekolah.

Polisi dikerahkan untuk menghalau massa, tembakan dilepaskan, beberapa orang luka-luka, sedangkan pemimpin demonstran ditangkap dan ditahan. Untuk menenangkan para pelajar, Gubernur dan perangkat pemerintah mengadakan audiensi pada keesokan harinya.

Akan tetapi audiensi yang dilakukan di Makassar, alih-alih meredakan tensi, justru memberikan sumbu untuk demonstrasi di kota lain. Kali ini di Solo. Protes yang berlangsung pada 6 November tersebut, menurut catatan dari Sunday Courier pada 22 November, diikuti oleh kurang lebih 20.000 pelajar. Hebatnya, sekolah tempat pelajar-pelajar tersebut menimba ilmu resmi ditutup sebagai bentuk dukungan terhadap aksi.

Para pelajar tidak berdiri sendiri. Pedagang buku di Solo juga turut serta sebagai bentuk solidaritas di antara ribuan murid yang turun. Beberapa yang ikut adalah toko-toko buku besar kala itu, ada Lauw, Tiga Sekawan, ABC, Tjinta Damai, hingga Budi Laksana. Keikutsertaan mereka menunjukan bahwa buku, bahkan dalam sudut pandang pelaku ekonomi, tidak hanya berhenti menjadi komoditas, tetapi juga sebentuk akses terhadap pengetahuan.

Demonstrasi di Solo membawa empat tuntutan. Pertama massa meminta pemerintah menurunkan harga buku pelajaran dalam waktu singkat, kedua mencegah harga buku yang terlalu tinggi dengan meringankan pajak impor buku, ketiga menyediakan buku yang diajarkan di sekolah dengan harga ringan, dan terakhir menambah anggaran belanja Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).

17 November diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional. Bertepatan dengan hari tersebut, pelajar-pelajar Jakarta memilih melakukan demo. Iring-iringan para pelajar, seperti diberitakan Indonesia Raya keesokan harinya, mulai bergerak dari lapangan Banteng menuju Kementerian Keuangan. Lapangan Banteng menjadi tempat bagi para pelajar melakukan rapat akbar. Dengan berbagai poster warna-warni, mereka tidak saja menuntut buku dengan harga rendah, tetapi juga memprotes harga barang kebutuhan sehari-hari yang kian mahal.

“’Buku murah’ adalah semboyan baru pemerintah”, begitu kata Mr. Yamin ketika menemui demonstran di depan Gedung Dewan Menteri. Jawaban Menteri PP dan K tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah juga sama resahnya dengan keberadaan buku pelajaran mahal.

Desakan pelajar di berbagai daerah tersebut memicu Pemerintah untuk bergerak cepat. 12 November 1953, di Solo diadakan rapat pelajar-pelajar. Pada rapat tersebut, Sukarno hadir dengan membawa janji penurunan harga buku untuk mahasiswa dan pelajar sebanyak 50 persen. Secara resmi, Menteri PP dan K membuat surat keputusan yang berlaku sejak 1 Desember 1953 untuk memberlakukan subsidi bagi perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan. Penyisiran-penyisiran terhadap toko buku diperketat, untuk menjamin tidak ada pedagang curang yang menaikkan harga di atas batas normal.

Memang pada praktiknya, subsidi tidak bisa dilakukan bagi seluruh kalangan masyarakat. Bonnen-system yang digunakan pemerintah melibatkan pengajar sebagai pihak yang memberikan bon diskon buku separuh harga bagi mahasiswa. Sedang di luar itu, harga buku tetap normal. Alasannya sederhana, dan sesungguhnya pembaca telah menemukan jawaban di paragraf atas: pemerintah tidak punya cadangan keuangan yang memadai untuk menanggung seluruh biaya.  Meskipun begitu, kebijakan subsidi buku ini setidaknya perlu diapresiasi, karena di era presiden setelahnya, bantuan semacam ini justru dihapus.

Ada harga yang harus dibayar bagi sebuah kemerdekaan. Terbukanya akses pengetahuan menjadi validasi awal bahwa para elit yang bercokol di pucuk pemerintahan serius mengurusi rakyatnya. Penurunan harga buku yang dilakukan tidak sampai setahun setelah demonstrasi berlangsung menunjukan bahwa suara pelajar diperhitungkan sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan pemerintah. Patut kita ingat bersama-sama, sebagian besar dari mereka yang turun ke jalan pada waktu itu belum pula mencapai  batas usia dewasa.

Trio gerakan pelajar-mahasiswa-rakyat ternyata memiliki nilai tawar. Tidak ada yang salah dengan turun ke jalan, demonstrasi adalah bagian dari demokrasi masyarakat. Mungkin sebaiknya kita mulai memahami, kesadaran atas hak bersama ternyata tidak punya patokan usia.