Kedatangan Jepang dan Tonggak Awal Fasisme di Indonesia

Politik

Kalijati, 8 Maret 1942, atas nama pemerintah Kolonial Belanda, Jenderal Hein Ter Porten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda untuk Wilayah Jawa menyerahkan kekuasaan Hindia-Belanda kepada Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima Tentara ke-16 Kekaisaran Jepang untuk wilayah Jawa. Selepas kapitulasi mendadak ini, Indonesia jatuh ke tangan Militer Jepang yang kemudian membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama yaitu Jawa dan Madura  berada dibawah komando  Tentara Angkatan Darat ke XVI dengan panglimanya yaitu Jenderal Hitoshi Imamura yang berkududkan di Jakarta. Wilayah Sumatra dan Malaka berada dibawah kekuasaan Tentara Angkatan Darat ke XXV  dengan panglimanya yaitu Letnan Jenderal Yamashita di Bukittinggi. Sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya berada dibawah kekuasaan Tentara Angkatan Laut Armada Selatan ke-2.

Peralihan kekuasaan yang terjadi akibat Kapitulasi Kalijati disambut dengan hangat oleh rakyat Indonesia. Beberapa orang menganggap bahwa Jepang adalah saudara yang membebaskan mereka dari cengkeraman Pemerintah Kolonial Belanda. Apalagi masuknya Jepang ke Indonesia juga disertai dengan propaganda-propaganda yang amat masif. Seperti misalnya sebutan Jepang adalah Saudara Tua bangsa Indonesia.  Kemudian juga ada Gerakan Doktrinasi 3 A yang berisi dogma bahwa Jepang adalah Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia.

Bagaimanapun juga Jepang datang ke Indonesia bukan seperti konsep Ratu Adilnya Orang Jawa yang menolong dan membawa kesejahteraan tanpa pamrih. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Kedatangan Jepang ke wilayah Asia Pasifik termasauk Indonesia merupakan realisasi atas semangat Hakko-Ichiu. Hakko-Ichiu adalah sebuah kepercayaan dari nenek moyang bangsa Jepang yang menyatakan bahwa Jepang ditakdirkan menguasai semua bangsa di delapan penjuru mata angin. Dalam kata lain, Nenek moyang Jepang mengizinkan anak cucu mereka untuk menjadi Fasis.

Fasisme sendiri merupakan paham yang menekankan pada keabsolutan bangsa dan negara dengan militer sebagai alatnya. Biasanya fasisme ditandai dengan semangat cinta tanah air yang berlebihan. Perasaan cinta tanah air ini biasanya didasari adanya anggapan atau dogma tentang keunggulan bangsanya sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah, dianggap sebagai musuh, boleh dikuasi atau dihancurkan. Selain itu, paham fasis juga disertai dengan pengkultusan salah satu tokoh karena dianggap sebagai pemimpin sejati yang akan membawa kejayaan bagi negara tersebut.

Semenjak bercokolnya Jepang di Indonesia, Fasisme juga mulai berkembang di Indonesia. Paham ini berkembang melalui aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang di Indonesia. Hampir semua lini kehidupan terkena dampak kebijakan-kebijakan fasis ini. Misalkan saja dalam kehidupan masyarakat baik di desa maupun kota,  kontrol total pemerintahan terhadap rakyat pada saat itu direalisasikan dengan aturan wajib lapor bagi pendatang atau tamu di suatu daerah. Menurut Hendri F. Isnaeni dalam artikelnya “1 x 24 jam harap lapor”, susunan pemerintahan juga dibentuk agar sebisa mungkin bisa mengontrol masyarakat di tingkatan paling rendah. Akhirnya muncul istilah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Ronda Malam.

Dalam bidang pendidikan masuknya paham fasis terlihat dengan adanya kegiatan upacara bendera, senam bersama, dan apel. Upacara bendera di lakukan dengan tujuan agar siswa memiliki kesetian yang kuat terhadap Kaisar Tenno Heika dan Negara Jepang. Senam bersama ditujukan agar siswa sekolah berbadan sehat dan kuat sehingga selalu siap ketika harus mengikuti perang kapanpun juga. Sementara itu, kegiatan apel dilakukan sebagai wahana indoktrinasi dan penggalangan masa agar tidak muncul pembangkang dan musuh-musuh dari kalangan sendiri.

Bidang Militer mengalami dampak yang paling signifikan dari Fasisme Jepang. Model-model kemiliteran Hindia Belanda di hilangkan sama sekali. Baik nama maupun susunan kepangkatan diganti dengan model kemiliteran Jepang. Muncul istilah Chudancho, Daidancho, dan Shudanco sebagai pimpinan-pimpinan satuan militer. Kemudian, dibentuk juga kesatuan-kesatuan milisi sukarela macam PETA, Heiho, Sainendan, dan Fujinkai. Milisi ini berguna sebagai pembantu militer Jepang baik dalam peperangan maupun penjaga keamanan di desa-desa. Terakhir dan yang paling parah adalah adanya dwifungsi pejabat militer yaitu sebagai penguasa politik dan penguasa militer.

Hampir 72 tahun setelah berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, kegiatan-kegiatan berbau fasis ala Jepang masih banyak ditemui. Upacara bendera, senam pagi, dan apel di sekolah masih sangat lestari di sekolah-sekolah. Akan tetapi, walaupun merupakan peninggalan fasis, ritual tersebut masih penting dilakukan dalam rangka nasionalisme dan wujud cinta tanah air. Fasis dan tidak fasis bukan hanya tentang militerisasi dalam bidang pendidikan dan bermasyarakat. Fasis dan tidak fasis telah berkembang kedalam cara-cara yang lebih luas dan bahkan tidak pernah terasa jika hal itu merupakan implementasi dari fasisme.