HARIAN RAKJAT VERSUS ABADI: PERANG POLITIK DALAM MEDIA CETAK

Buku
Judul Buku Politik Surat Kabar: Berebut Wacana Antara Harian Rakjat Dengan Abadi 1952-1955
Pengarang Muhammad Zulfikar
Penerbit Respublica Institute
Tahun Terbit 2018
Ketebalan 96 hlm
ISBN 978-602-8331-227

Fungsi pers sebagai corong politik suatu organisasi atau partai bukanlah hal yang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Pada masa demokrasi liberal-saat perbedaan ideologi dan kompetisi politik terbuka secara lebar, pers memiliki arti penting bagi partai-partai yang ada. Pers dan partai politik menjadi dua hal yang nyaris tak terpisahkan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang Muhammad Zulfikar menulis buku berjudul Politik Surat Kabar: Berebut Wacana Antara Harian Rakjat Dengan Abadi 1952-1955. Buku yang berasal dari skripsi penulis saat menyelesaikan studi sarjana di jurusan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta ini secara garis besar berisi tentang “perang wacana” antara dua surat kabar berpengaruh di era demokrasi liberal yakni Harian Rakjat dan Abadi.

Buku ini tersusun dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab kedua membahas keterkaitan pers dan politik di Indonesia dalam lintas sejarah. Bab ketiga dan keempat berisi profil dua surat kabar yang dikaji yakni Harian Rakjat dan Abadi beserta afiliasi politik keduanya. Sementara bab terakhir, yang merupakan isi pokok buku ini membahas perang wacana antara Harian Rakjat dan Abadi.

Pertentangan kedua surat kabar ini, menurut Zulfikar tidak terlepas dari afiliasi keduanya dengan partai induk masing-masing. Harian Rakjat merupakan corong politik milik Partai Komunis Indonesia (PKI) sementara Abadi merupakan surat kabar resmi milik partai Masjumi. PKI dan Masjumi dikenal sebagai musuh bebuyutan selama era demokrasi liberal. Oleh karena itu, perseteruan itulah yang mewarnai perang artikel dalam surat kabar, dan menyajikan berita saling serang satu dengan lainnya (hlm. 3).

Harian Rakjat pada mulanya bukanlah koran resmi PKI. Harian Rakjat didirikan oleh tokoh pers Tionghoa Siauw Giok Tjhan. Besarnya biaya operasional penerbitan membuat Siauw memutuskan untuk menjual Harian Rakjat. PKI, yang sedang membutuhkan media sebagai corong partai melihat kesempatan ini lalu membeli Harian Rakjat dari tangan Siauw. Maka sejak 31 Oktober 1953, Harian Rakjat resmi menjadi milik PKI (hlm. 27).

Sebagai sebuah pers komunis, Harian Rakjat memiliki karakteristik khusus dibandingkan pers lainnya. Njoto, ketua bidang agitasi dan propaganda PKI, menekankan bahwa pers harus memiliki relasi yang kuat dengan massa rakyat (hlm. 29). Pers harus menjadi corong suara bagi rakyat, manakala gerakan rakyat harus memaksimalkan kekuatan pers. Njoto juga menekankan pentingnya keterlibatan rakyat sebagai sumber berita sekaligus medukung distribusi dan sirkulasi Harian Rakjat.

Harian Rakjat membuka keterlibatan para pembacanya untuk menuliskan opini di koran tersebut. Konten utama Harian Rakjat berisi berita seputar perkembangan masyarakat, khususnya kaum buruh. Selain itu, berita internasional terutama berita perkembangan Komunisme di dunia internasional serta berita dengan topik ringan seperti berita olahraga juga ada dalam surat kabar ini (hlm 36-38).

Di sisi lain, Abadi sejak awal memang difungsikan sebagai organ resmi milik Masjumi (hlm. 44-45). Masjumi sebelumnya telah memiliki sejumlah terbitan seperti majalah Hikmah. Terbitan tersebut sayangnya dirasa belum maksimal sebagai corong suara partai. Hal tersebut melatarbelakangi pendirian Abadi pada tanggal 2 Januari 1951 dengan slogan “Untuk Agama, Bangsa, dan Negara”.

Abadi memiliki sejumlah konten yang menarik pembaca seperti “Tajuk Rencana”, dan “Koran Pak Jenggot ”. Selain itu, Abadi juga memuat pemberitaan menegenai Islam sebagai agama maupun sebagai organisasi politik. Sebagai corong Masjumi, Abadi kerapkali menyerang musuh politik Masjumi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) ataupun PKI (hlm 46). Sebaliknya, berita mengenai partai atau tokoh-tokoh Masjumi selalu mendapat pandangan positif dari Abadi.

Sebagai corong politk dua partai besar yang berseberangan secara politik, pertantangan Harian Rakyat dan Abadi tak dapat terelakkan. “Serangan” pertama dilakukan Harian Rakyat terbitan 6 Mei 1952 yang mengkritik penandatanganan Mutual Security Act (MSA) oleh Perdana Menteri Soekiman dari Masjumi. MSA merupakan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, sehingga penandatanganan MSA oleh Soekiman dianggap melanggar prinsip politik luar negeri bebas-aktif (hlm. 60).

Abadi membalas serangan tersebut dengan memuat tulisan Natsir yang berusaha membongkar “wajah sejati komunis”. “Wajah sejati Komunis” yang dimaksud adalah paham yang anti agama. Selain itu, pernyataan tokoh Masjumi lainnya, Mochtar Chazaly, yang dimuat dalam harian Abadi menuduh jika pemasangan foto tokoh-tokoh komunis internasional seperti Mao Zedong atau Josef Stalin dalam acara-acara PKI merupakan indikasi jika partai tersebut merupakan antek Blok Timur (hlm. 61).

Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, pertarungan wacana antara Harian Rakjat melawan Abadi semakin sengit. Harian Rakjat mewartakan jika Masjumi kerap memaksa rakyat atas nama Allah untuk memilih mereka dalam Pemilu 1955 (hlm. 64-65). Abadi membalas dengan menyebut PKI sebagai partai kafir dan berupaya membohongi rakyat dengan berpura-pura mendukung Pancasila (hlm. 66).

Harian Rakjat dan Abadi terus saling serang menjelang Pemilu 1955. Harian Rakjat kerap mengaitkan tokoh-tokoh Masjumi dengan pemberontakan DI/TII di berbagai daerah. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Abadi kembali menyerang PKI dengan isu ateisme dan sikap PKI yang dianggap berpura-pura menerima Pancasila. Selain itu, Abadi juga memuat pernyataan tokoh Masjumi, Jusuf Wibisono yang menyatakan jika PKI tidak lebih dari agen “negara diktator” Uni Soviet (hlm. 75).

Perseteruan kedua kelompok ini tidak hanya sebatas dalam tulisan tetapi juga meluas pada bentrok fisik. Misalnya sebuah insiden yang terjadi di Malang saat simpatisan Masjumi melakukan penyerangan terhadap rapat terbuka PKI tanggal 28 April 1954. Harian Rakjat mewartakan insiden ini dan menyebut simpatisan Masjumi sebagai provokator (hlm. 77-78). Sementara itu, Abadi menuduh orang-orang komunis sebagai dalang dari penganiayaan terhadap tokoh-tokoh Masjumi di berbagai daerah (hlm. 82).

Perang wacana antara Harian Rakjat dan Abadi menjadi contoh dinamika perpolitikan nasional, khususnya dalam ranah surat kabar pada masa demokrasi liberal. PKI dan Masjumi berhasil menjadikan pers sebagai senjata ampuh untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Agaknya, berkat Harian Rakjat dan Abadi pula, PKI dan Masjumi berhasil menduduki masing-masing posisi keempat dan kedua dalam pemilu tahun 1955.

Bagaimanapun buku Politik Surat Kabar ini telah mengangkat satu tema yang selama ini masih jarang dikaji oleh para sejarawan yakni sejarah pers. Selain itu, penggunaan sumber primer yang berlimpah juga menjadi salah satu keunggulan buku ini. Penggunaan sumber primer yang berlimpah memberi peluang bagi peneliti lain untuk mengkaji topik-topik baru yang relevan dengan tema buku ini. Terlepas dari segala kelebihan isi, buku ini sayangnya masih memiliki sejumlah kekurangan dalam aspek fisik seperti ukuran buku yang terlalu kecil, banyaknya kesalahan ejaan, serta hasil cetakan yang kurang jelas.

Pada akhirnya, buku ini menawarkan sebuah sudut pandang baru dalam melihat sejarah politik Indonesia khususnya pada era demokrasi liberal. Buku ini layak dibaca bagi siapapun yang memiliki ketertarikan dalam bidang sejarah pers ataupun sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan.