Peta Nusantara Hindia

ASAL-USUL IDE NUSANTARA

Satwika

Pendeta Buddha, I-tsing dari Kanton, dalam kitab penziarahannya, A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago [A.D. 671-695] (1896), mendedahkan bahwa pelabuhan Melayu alias Jambi dalam abad ke-7 Masehi adalah pelabuhan penting untuk lalu lintas kapal-kapal yang berlajar dari dan ke Tiongkok. Dalam perjalanan dari Barat ke negeri Tiongkok, berbagai kapal itu berlayar dari pelabuhan Kedah langsung ke pelabuhan Melayu. Di situ kapal-kapal singgah menunggu “angin baik”.

Demikian pula kapal-kapal yang berlayar dari Tiongkok menuju negara-negara di pantai Asia Selatan, pasca menyisir pantai Asia Timur dan Tenggara, singgah di pelabuhan Melayu untuk beberapa waktu yang lamanya, sampai datang angin baik. Lalu kapal-kapal itu melanjutkan pelayarannya ke pelabuhan Kedah, terus ke barat menuju tempat-tempat yang akan disambangi; di antaranya ke Singhala atau Sri Langka alias Sailan.

Boleh dipastikan bahwa pelabuhan Melayu itu dalam abad ke-13 masih mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk lalu lintas kapal yang berlayar dari dan ke Tiongkok. Demikianlah pelabuhan Melayu itu banyak dikunjungi oleh perahu-perahu kaisar Kubilai. Pelabuhan Melayu menguasai pelayaran di selat Malaka dan merupakan pangkalan untuk perluasan pengaruh Tiongkok di negeri selatan.

Hal ihwal itu dimafhumi sekali oleh raja Kertanagara. Dia mengerahkan segala kekuatan tentara Singasari untuk merebut kekuasaan di negeri Melayu pada 1275, ketika kaisar Kubilai masih sibuk dengan usahanya menguasai seluruh Tiongkok. Menurut Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit (2005)–yang mengutip Kidung Panji Wijayakrama–bahwa akibat pengerahan tentara ke negeri Melayu, kota Singosari kosong. Banyak pemuda yang ikut berangkat ke negeri Melayu, melalui pelabuhan Tuban. Mereka diantar oleh patih Mahisa Anengah dan Panji Angragani.

“Tidaklah benar uraian dalam Kidung Harsa Wijaya, bahwa Pamalayu itu digerakkan oleh keinginan merebut putri Melayu yang akan dikawinkan dengan raden Wijaya,” ujar Muljana. Sudah pasti bahwa raja Kertanagara mendengar berita-berita tentang serbuan prajurit Mongolia di negeri Annam dan Campa antara 1280 dan 1287. Serbuan tentara Mongolia itu menyebabkan usaha raja Kertanagara memperkuat pembinaan persahabatan dengan negeri Melayu yang telah dikuasainya.

Suatu saat, negeri Melayu pun menjadi sasaran serangan serdadu Kubilai. Tahun 1286, raja Kertanegara mengirim sebuah Arca Amoghapaca sebagai hadiah kepada raja Melayu Warmadewa. Kedatangan arca itu diantar oleh para pembesar pemerintahan dari kerajaan Singasari. Pemberian itu boleh ditafsirkan sebagai hadiah cakti kepada raja Melayu. Pemberian cakti mengandung arti memperkokoh persahabatan untuk menghadapi kemungkinan serangan tentara Kubilai dari Tiongkok. Raja Kertanegara berusaha membendung pengaruh Kubilai, agar jangan sampai menjalar ke wilayah Nusantara.

Untuk tujuan yang sama, raja Kertanegara mengirimkan putrinya, Dewi Tapasi, untuk dikawinkan dengan raja Campa. Campa dengan ibu kotanya Pandurangga merupakan benteng pertama untuk membendung pengaruh kekuasaan Kubilai. Agar jangan timbul kekeruhan dalam negeri selama prajurit Singasari bertugas di negeri Melayu, Ardaraja, pangeran dari Kediri, diambil menantu dan raden Wijaya, panglima perang Singasari, dipasangkan dengan dua orang putrinya.

George Coedes dalam bukunya  Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha (2010), berpendapat bahwa gagasan persahabatan di antara negara-negara Nusantara belum pernah timbul dalam pikiran raja Singasari sebelumnya. Raja Rajasa sebagai raja perdana kerajaan Singasari selalu diliputi ketakutan akan balas dendam keturunan Tunggul Ametung. Raja Wisnuwardana dan Batara Narasinga masik sibuk mengkonsolidasi kerajaan Singasari yang keruntang-pungkang akibat sengketa antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Baru pada raja Kertanegara timbul gagasan persahabatan antara negara-negara di wilayah Nusantara.

Hakikatnya, lema nusantara berarti “negara atau pulau lain”, yakni negara di seberang laut atau negara di luar pulau Jawa. Politik Nusantara pada zaman pemerintahan raja Kertanegara adalah politik raja Kertanegara untuk menggabungkan negara-negara di seberang lautan dengan kerajaan Singasari di atas landasan persahabatan, untuk mencegah mengalirnya kekuasaan kaisar Tiongkok di wilayah Nusantara.

Menurut Bernard Hubertus Maria Vlekke dalam bukunya, Nusantara: Sejarah Indonesia (2016), bahwa politik Nusantara itu dimulai dengan penguasaan negeri Melayu sebagai penguasa besar atas lalu lintas kapal di selat Malaka, yang sebagian besar ada di tangan kaisar Tiongkok sejak timbulnya kaisar Jenghis dari Mongolia. Kubilai Khan, yang bermaksud menguasai seluruh Tiongkok dan menjalankan politik penjajahan di Jepang dan negeri-negeri di sepanjang pantai lautan Tiongkok dan di negeri-negeri selatan, merupakan momok yang mengancam keamanan negara Singasari, khususnya dan negeri-negeri Nusantara lainnya.

Sudah pasti bahwa raja Kertanagara terutama memikirkan keselamatan negerinya sendiri, yakni negeri Singasari. Untuk keselamatannya, raja Kertanegara membentuk persekutuan dengan negara-negara lain, juga dengan negara luar daerah Nusantara, yakni dengan negara Campa melalui strategi politik perkawinan dan persahabatan.

Gagasan politik

Terhadap kerajaan Melayu, raja Kertanegara terpaksa menggunakan kekerasan, karena sejak semula kerajaan Melayu telah banyak dipengaruhi oleh kekuasaan Tiongkok. Kekerasan dimaksudkan untuk “membebaskan” negeri Melayu dari cengkeraman kekuasaan Tiongkok, dan atas dasar landasan persahabatan dengan kerajaan Singasari bersama-sama menolak pengaruh Tiongkok di bawah pimpinan kaisar Kubilai (Hall, 2011).

Politik Nusantara yang dijalankan oleh raja Kertanegara itu berbeda dengan politik penjajahan Mataram dalam abad ke-9 atas kerajaan Sriwijaya. Kala itu, tidak ada rasa ketakutan terhadap pengaruh asing yang mengancam negeri-negeri selatan. Raja-raja Sailendra di Mataram bersyahwat untuk menguasai lalu lintas di selat Malaka. Satu-satunya jalan ialah meruntuhkan negara Sriwijaya, yang pada waktu itu adalah penguasa selat Malaka.

Gagasan politik Nusantara timbul karena watak ahangkara raja Kertanegara. Dia sadar akan keagungan dan kekuasaannya. Oleh karena itu ia bertekad untuk tidak menyerah mentah kepada kehendak Kubilai Khan. Kesadaran akan keagungan itu menimbulkan keberanian untuk menanggulangi kekuasaan dan nafsu menjajah kaisar Kubilai di wilayah Nusantara.

Dalam Nagarakretagama pupuh 44/3, hanya dinyatakan bahwa semua raja-raja sampai Nusantara tunduk kepada cicit batara Girinata, yakni Sri Kertanagara. Dalam Panji Wijayakrama, tak disebutkan kekuasaan raja Kertanagara di daerah seberang. Yang disebut dalah pupuh VII/153 ialah kekuasaan raja Kertanegara Jayawardana pasca pengusiran tentara Tartar dan sekembalinya pasukan Singasari dari negeri Melayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Disebutkan, bahwa sang raja disegani oleh orang senegara sampai di Nusantara. Semua bertekuk lutut akan kekuasaannya. Tidak dinyatakan daerah seberang mana yang tunduk itu.

Dalam Kidung Harsa Wijaya, pupuh VI/117b, disebutkan bahwa raja Bali, Tumasik, Sampit, Koci, Gurun, Wandan, Tanjung Pura, Dompo, Palembang, dan Makassar datang mempersembahkan upeti kepada sang prabu di Majapahit. Sampai di mana kebenaran berita itu, tak dapat diketahui dengan pasti.

Timbulnya gagasan politik Nusantara pada raja Kertanagara itu menarik perhatian. Politik Nusantara padam lagi untuk sementara waktu setelah dia wafat, dan digantikan oleh raden Wijaya alias raja Kertajasa Jayawardhana yang terlalu sibuk mengurus keadaan dalam negeri pada awal perkembangan kerajaan Majapahit yang tercabik-cabik oleh pemberontakan para bekas kadehannya. Jikalau keadaan tenang kembali dan timbul lagi orang kuat, Nusantara mendapat perhatian lagi, yakni pada era cempiang Gajah Mada (Hall, 1994: 215-225).

Dalam pemerintahan Wisnuwardana, keturunan Tunggul Ametung dan Ken Dedes, Batara Narasinga, keturunan Ken Arok dan Ken Dedes diangkat menjadi raja angabaya. Akan tetapi, pasca raja Wisnuwardhana mati dan sebagai penggantinya tampil ke depan raja Kertanagara, tidak lagi disinggung tentang adanya rata angabaya. Demikianlah kedudukan ratu angabaya itu dalam kerajaan Singasari hanya berumur sampai tahun Saka 1191, ketika batara Narasingamurti wafat. Mungkin sekali hilangnya kedudukan itu disebabkan karena batara Narasingamurti mempunyai anak, seorang puan bernama Dyah Lembu Tal. Dyah Lembu Tal berputra raden Wijaya (Andaya, 2006).

Dari piagam Gunung Butak yang bertarikh tahun Saka 1216 atau tahun Masehi 1254, kita ketahui bahwa nama lengkap raden Wijaya ialah Nararya Sanggramawijaya. Dalam Nagarakretagama pupuh 45/1 hanya disebut Nararya saja. Justru berkat Nagarakretagama kita ketahui bahwa ibu raden Wijaya adalah putri batara Narasinga. Pada zaman pemerintahan raja Kertanagara, timbullah nama raden Wijaya.

Dalam Kidung Panji Wijayakrama, tokoh Wijaya ini mendapat peranan utama. Diwiracaritakan bahwa prabu Kertanagara mempunyai dua orang putri yang dijodohkan dengan raden Wijaya. Pemberitaan itu dinyatakan sebelum sang pengarang menyebut peristiwa pemecatan empu Raganara, pemberontakan Kalana Bhayangkara, dan pengiriman prajurit ke negeri Melayu.

Dari pemberitaan itu boleh diambil simpulan bahwa perkawinan dua putri Kertanagara dengan raden Wijaya dilangsungkan jauh sebelum ada persoalan dengan kaisar Tiongkok. Peristiwa penghinaan Meng Ki terjadi pada tahun Masehi 1289, empat belas tahun setelah pengiriman tentara Singasari ke negeri Melayu. Oleh karena itu, maksud perkawinan antara raden Wijaya dan dua putri Kertanegara pada hakikatnya tidak mempunyai sangkut paut dengan ancaman serangan Kubilai.

Yang pasti bahwa perkawinan itu pertama-tama dimaksud untuk memulihkan kembali hubungan antara keturunan Wisnuwardana dan Batara Narasinga. Dan suatu kebetulan pula, bahwa Kertanegara tidak mempunyai putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Lewat perkawinan itu dan pencalonan sebagai raja mahkota, tidaklah mungkin timbul niat memberontak pada pemuda Wijaya. Demikianlah keamanan dari pihak keturunan Ken Arok telah terjamin.

Dari pihak kerajaan Kediri, sejak penaklukan raja Kertajaya oleh Ken Arok, keamanan ini masih disangsikan. Mungkin masih ada dendam membara di kerajaan Kediri. Oleh sebab itu, raja Kertanegara lalu mendekati raja Jayakatwang sebagai raja bawahannya. Putra raja Jayakatwang yang bernama Ardaraja diambil sebagai menantu. Mungkin dengan jalan demikian, dendam itu akan reda atau padam sama sekali. Berkat kitab Nagarakretagama, kita ketahui bahwa antara raja Kertajaya dan Jayakatwang masih ada raja lagi yang memerintah Kediri, meski sebagai raja bawahan Singasari sekalipun, yakni raja Jayasaba.

Sampai raja Jayakatwang, jelas sekali bahwa di dalam negeri, raja Kertanegara menjalankan politik perkawinan untuk menghindari kemungkinan pemberontakan. Ke luar negeri, raja Kertanegara juga menjalankan politik perkawinan untuk memperoleh sahabat, di antaranya dengan raja Campa. Dewi Tapasi dikawinkannya dengan raja Campa. Arkian, landasan politik perkawinan di dalam negeri bukanlah persiapan untuk menghadapi serangan kaisar Kubilai, melainkan keamanan kerajaan, pengelakan pemberontakan.

Sumber Gambar: Link