Apakah Sejarah Seharusnya Memihak?

Politik

“Everything we think that we know about the past, whether true or false, becomes a frame of reference for our understanding of the present and a guide to the future” – Alan Lictman dan Valerie French –

Beberapa waktu yang lalu, Indonesia melewati hari di mana seluruh lapisan masyarakat – dengan bantuan media sosial, tentu saja – bereaksi sedemikian gaduhnya. Reaksi keras atas peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 membuktikan bahwa Bangsa Indonesia masih berada dalam silang pendapat atas siapa benar-siapa salah yang menjurus pada pengabaian data. Perhatian yang besar atas tragedi 65 tersebut menimbulkan tanda tanya, mengapa hingga 52 tahun, masyarakat Indonesia masih terbelah menjadi tiga? Pertama mereka yang menerima versi pemerintah, kedua mereka yang menerima versi di luar pemerintah, dan ketiga mereka yang bersikap apatis. Versi pemerintah yang di maksud adalah narasi-narasi sejarah yang tersebar lewat lembaga-lembaga formal. Seperti melalui buku-buku paket sejarah maupun museum-museum.

Akan tetapi, tulisan ini tidak berada dalam ranah mengomentari isi dari narasi-narasi terkait tragedi 65 yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Paragraf di atas dikemukakan semata untuk menunjukan contoh di mana satu peristiwa dapat memunculkan lebih dari satu narasi. Sejarah adalah soal data. Data adalah soal membaca. Perdebataan terkait bagaimana data sejarah ini seharusnya dibaca telah lama mengisi ruang-ruang diskusi. Ong Hok Ham dalam Ignas Kleden (Kompas, 03/10/17) pernah menulis, historiografi melewati tahap penelitian sejarah, tafsir tentang fakta sejarah, dan penggunaan atau pemanfaatan sejarah. Penggunaan atau pemanfaatan sejarah ini yang kiranya memunculkan banyak narasi.

Sebagai contoh, penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) mengalami polemik terkait perbedaan pandangan antara Sartono Kartodirjo dan Nugroho Notosusanto, yang notabene adalah sejarawan militer. Sartono menilai, dalam penguatan identitas dan pembangunan nasional, materi penulisan sejarah harus menunjukan sinergi antara sejarah lokal dan proses di tingkat nasional. Sedangkan Nugroho sendiri, lebih menonjolkan peran militer, bukan hanya dalam buku SNI, tetapi juga lewat film dan museum. Perbedaan ini membuat Sartono keluar dari tim penyusun SNI, dan menulis sejarah nasional versinya yang  berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru, terdiri dari dua jilid.

Lumrah jika Sejarah Nasional Indonesia lebih banyak digunakan dalam perkuliahan sejarah maupun sebagai sumber buku-buku paket sejarah, buku tersebut dianggap babon dan didistribusikan lewat jalur resmi dengan dukungan pemerintah. Kenyataannya, (seperti dikutip dalam buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia hlm.6) sejarah nasional memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan peristiwa masa lalu, menghapus narasi tandingan, menjadikannya seragam, yang lalu diajarkan dalam ruang-ruang formal negara yang bersangkutan. Itulah kenapa buku milik Sartono, sekalipun disebut sebagai pelengkap dari SNI, tidak mendapat ruang yang cukup luas untuk dikenalkan, bahkan di kalangan mahasiswa-mahasiswa sejarah.

Seperti yang pernah dituliskan oleh Louis Gottschalk, historiografi besar kemungkinannya merupakan seni, filsafat, propaganda maupun pembelaan khusus. Kebenaran yang diyakini bersifat subjektif, artinya tergantung dari sudut pandang mana dan siapa kebenaran atas sebuah peristiwa itu dilihat, menjadi nomer dua. Kejujuran atas identitas sejarawan, yang nantinya akan berkaitan dengan interpretasi pembaca atas tulisan dari sejarawan tersebutlah yang menjadi penting. Sebagai contoh, Nugroho Notosusanto adalah seorang pengagum militer, juga sempat menjadi pimpinan pusat sejarah ABRI. Dengan latar belakang tersebut, tidak bisa tidak sejarah yang ia tulis condong ke militer, termasuk dalam proyek penyusunan SNI.

Sampai di situ, saya kira tidak ada masalah dengan narasi sejarah yang ditawarkan oleh pemerintah, dengan catatan melalui koridor metodologi yang benar. Perkara objektifitas-subjektifitas dalam penulisan sejarah nyatanya masuk dalam ranah politisasi sejarah. Maka, pelurusan sejarah adalah hal yang utopis. Mengistilahkan pelurusan sejarah atas sebuah peristiwa di masa lalu, maka juga mengingkari realita yang lain. Bambang Purwanto dalam pidato pengukuhannya mengatakan, “sebuah kesalahan baru akan dilakukan, jika pelurusan sejarah dilakukan dengan cara mengingkari kebenaran lain yang melegitimasi masa lalu mereka yang membengkokkan.”

Setelah sepakat bahwa sejarah nasional memiliki sifat menyeragamkan, yang menjadi masalah adalah jika narasi-narasi alternatif mengalami pembungkaman. Jamak kita temukan pembubaran-pembubaran diskusi, penyensoran dan penyitaan beberapa buku, juga larangan untuk menonton film-film tertentu karena tidak sesuai dengan narasi pemerintah. Lewat kasus-kasus pelarangan tersebut, setidaknya kita dapat melihat bahwa pemerintah, sebagai penguasa domininan dengan seperangkat aparatur negara, telah bersikap tidak adil dalam pendistribusian narasi-narasi alternatif di kalangan masyarakat luas. Dalam hal ini, pandangan Bangsa Indonesia atas peristiwa sejarah ternyata masih berhenti di tempat. Alih-alih diletakkan sebagai beban masa lalu yang harus diselesaikan, peristiwa sejarah dilegitimasi oleh kalangan tertentu untuk tujuan politis.

Menyajikan kedua versi secara berdampingan bukanlah perkara mudah. Kedua versi bisa saja sama-sama terjebak dalam kengototannya masing-masing, atau menyeret-nyeret metodologi untuk pembenaran hipotesa yang juga sama tidak tepatnya. Dalam usaha mencari bentuk penulisan yang pas, selama itu sejarah terus membuka ruang untuk perdebatan-perdebatan yang tidak mengaburkan fakta. Tetapi, penerimaan atas kedua narasi yang ada sepertinya masih sedikit membutuhkan waktu, setidaknya keadaan politik negeri ini belum mendukung terciptanya ruang untuk mendiskusikan kembali bagaimana selayaknya sejarah ditampilkan.